Di Jakarta Penolak Vaksin Didenda Rp 5 Juta, Bagaimana di Jogja?

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY berupaya mengedepankan langkah persuasif dan sosialisasi agar tidak muncul penolakan vaksinasi Covid-19 di kalangan masyarakat. Sampai saat ini di DIY belum ada kejadian penolakan vaksinasi.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya penolakan terkait dengan vaksin. Karena vaksinasi masih tahap tenaga kesehatan, belum ke arah publik. Semoga tidak ada peristiwa penolakan hingga seluruh tahap vaksinasi rampung diberikan kepada sasarannya. Sehingga, sanksi pun tidak diperlukan. (Vaksinasi) demi kesehatan kita bersama,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Senin (15/2). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 menerbitkan aturan sanksi bagi orang-orang yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan kunjungan ke Pemda DIY mengemukakan, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat. Karena dalam kondisi seperti sekarang alangkah baiknya apabila pemerintah mengedepankan langkah persuasi dan edukasi kepada masyarakat.

Setelah metode edukasi dan persuasi tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa saja memberikan sanksi. Jadi pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan sanksi. “Komisi IX dalam rapat bersama Menkes mendorong pemerintah untuk tidak mengedepankan pemberian sanksi. Tapi mengutamakan persuasi dan edukasi. Sehingga bisa muncul kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain melalui vaksinasi tersebut,” ungkapnya.

BERITA REKOMENDASI