Diberhentikan Sementara DPD RI, Ratu Kraton Yogyakarta Melawan

YOGYA, KRJOGJA.com – Munculnya rilis Kamis (20/12/2018) ke media terkait pemberhentian sementara GKR Hemas oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI karena 12 kali tak mengikuti sidang paripurna segera mendapat tanggapan. Di hadapan wartawan Jumat (21/12/2018) di kantor DPD RI DIY, Hemas menyatakan siap melawan keputusan pemberhentian sementara tersebut. 

Menurut Ratu Kraton Yogyakarta tersebut, ketidakhadirannya dalam rapat paripurna di DPD RI selama ini dikarenakan ia tak mengakui kepemimpinan Osman Sapta Odang (OSO). Menurut Hemas, apabila ia hadir dalam rapat paripurna secara langsung maka secara tak langsung bisa diartikan mengakui kepemimpinan tersebut. 

“OSO mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal karena keputusan MA di tingkat kasasi pun tak pernah menyatakan dengan benar dan sah atas pengambilalihan tersebut. Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO berarti saya mengakui kepemimpinannya. Saya tidak mau melanggar hukum, tapi bukan saya memusuhi orangnya hanya cara dia yang menabrak hukum,” ungkap Hemas. 

Hemas menilai langkah yang dilakukan dengan tak mengakui kepemimpinan OSO adalah bentuk penghormatan pada masyarakat DIY yang memberikan kepercayaan duduk di kursi DPD RI. Di hadapan wartawan, GKR Hemas juga mengaku siap melawan keputusan BK DPD RI yang memberhentikan sementara dirinya. 

“Saya tidak akan meminta maaf karena saya menjunjung tinggi hukum di negara kita. Saya tidak akan pernah mau menghadiri sidang paripurna. Pemberhentian belum masuk sah pada saya jadi, saya akan tetap memproses hukum masalah kepemimpinan OSO dan pemberhentian sementara ini,” lanjut isti Sri Sultan HB X ini. 

Kepada wartawan, Hemas juga membeberkan beberapa fakta yang selama ini terjadi di tubuh DPD RI misalnya tak keluarnya dana reses bagi dia sejak kepemimpinan OSO hingga tak diakuinya kinerja saat reses dijalankan.

“Tak diberi uang reses tidak apa-apa, saya tetap jalankan karena itu tanggungjawab saya kepada masyarakat. Laporan reses saya juga beberapa kali tak diterima dengan alasan hilang, padahal ada tanda terima saay saya memberikan ke sekretariat. Ini lucu tapi terpenting masyarakat saya merasakan kinerja saya,” ungkapnya lagi. 

Hemas menilai, ujung dari pemberhentian sementara tersebut hanyalah upaya meminta dia untuk hadir secara langsung ke hadapan sidang paripurna DPD RI yang dipimpin OSO. Pasalnya, selama ini Hemas menjadi sosok yang tak bersedia mengakui kepemimpinan OSO. 

“Sebenarnya dalam surat ada nama juga bu Hj Maimanah Umar dari Riau itu diikutkan dalam keputusan agar tidak terlihat hanya saya yang disasar, tapi sebenarnya saya yang disasar. Tapi biarkan saja, saya tetap tegak pada hukum dan tidak akan meminta maaf,” pungkasnya. (Fxh)
 

BERITA REKOMENDASI