Dicopot dari Anggota DPD RI, GKR Hemas Melawan

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, GKR Hemas merespons keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang memberhentikan sementara dirinya, karena dianggap tidak pernah datang dalam rapat paripurna DPD. Sebagai bentuk perlawanan, GKR Hemas akan menempuh jalur hukum.

Menurut Hemas, ada sejumlah alasan yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Pertama, Hemas tidak mengakui Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai pimpinan DPD RI karena mekanisme pengambilalihan kepemimpinan yang ilegal, inkonstitusional dan melanggar hukum. "Sejak awal saya tidak mengakui kepemimpinan OSO. Jadi kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dkk berarti secara langsung saya mengakui kepemimpinannya, oleh karena itu saya tidak pernah hadir dalam rapat paripurna," terang istri Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X itu kepada wartawan di Kantor Perwakilan DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara 133 Yogyakarta, Jumat (21/12).

GKR Hemas diberhentikan sementara dari keanggotaannya di DPD RI. Hal itu diputuskan oleh BK DPD dan diumumkan dalam sidang paripurna DPD RI. Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Kehormatan (BK) DPD RI Gede Pasek Suardika, Jumat (21/12).

Keputusan menonaktifkan sementara GKR. Hemas tersebut karena lebih dari 6 kali tidak hadir dalam sidang paripurna.
"Pemberhentian sementara karena ketidakhadiran melebihi amanat UU MD3 dan tatib. Melebihi 6 kali sidang paripurna. Totalnya 12 kali tidak hadir di sidang paripurna," jelas Gede Pasek. 

Pemberhentian sementara GKR Hemas diputuskan oleh BK DPD dan diumumkan dalam sidang paripurna DPD RI, Kamis (20/12). Tak hanya GKR Hemas, DPD RI juga memberhentikan sementara senator asal Riau, Maimana Umar.

"Ada 2, Bu Maimana Umar, bahkan beliau anggota MK. Jadi kami tidak pandang bulu, melebihi 6 kali," sebut Pasek. 

Untuk mengembalikan statusnya sebagai anggota DPD RI, Arya disebut Pasek melakukan sejumlah hal. Dia minta maaf kepada seluruh anggota DPD saat sidang paripurna hingga minta maaf lewat media massa. Hemas juga bisa menempuh cara yang sama bila ingin kembali menjadi senator.

Menurut GKR Hemas, meskipun tidak pernah hadir secara fisik dalam rapat paripurna DPD RI, namun GKR Hemas selalu datang untuk membubuhkan tanda tangan kehadiran. Hemas hanya dua kali tidak bisa datang untuk membubuhkan tanda tangan karena alasan tertentu, namun telah menyampaikan surat izin. Menurut Hemas, tanda tangan kehadiran sangat penting karena sebagai syarat administrasi.

Terkait kepemimpinan OSO di DPD RI, menurut Hemas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi, MA tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan kepemimpinan DPD RI yang dilakukan OSO tersebut. "Dalam hal ini yang saya tolak bukan orangnya tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD RI. Maka saya memilih kanalisasi hukum demi tegaknya marwah DPD, bukan kepentingan pribadi semata," ujarnya.

Terkait keputusan dari BK DPD RI, Hemas tegas menolak, karena keputusan BK memberhentikan sementara tanpa dasar hukum bahkan mengesampingkan ketentuan Pasal 313 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3 yang isinya, anggota DPD RI diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. "Sanksi yang dijatuhkan BK juga telah mengesampingkan Tata Tertib DPD RI, bahwa anggota diberhentikan sementara kalau yang bersangkutan melanggar pidana dan menjadi terdakwa,' ujar Hemas.

Dijelaskan Hemas, sejak pengambilalihan kepemimpinan secara ilegal oleh OSO dkk, anggota DPD RI terbelah. Lalu ada upaya pemaksaan dari pihak OSO kepada anggota supaya mengakui kepemimpinannya. Jika tidak, dana reses tidak diberikan. Hemas mempersilakan anggota lain untuk mengambil dana reses tersebut karena itu hak konstituen (masyarakat). Namun Hemas memilih tetap tidak mengakui kepemimpinan OSO, dengan segala konsekuensinya. 

Meskipun tidak lagi mendapatkan dana reses sejak 2017, namun GKR Hemas tetap melakukan tugas-tugasnya dalam masa reses untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY.  (Dev/R-2/Jon)

 

BERITA REKOMENDASI