Diputuskan, Tanda Terima SPT Tahunan Sebagai Informasi Terbuka

YOGYA (KRjogja.com) – Melalui serangkaian sidang, akhirnya Komisi Infomasi (KI) DIY memutuskan tanda terima SPT Tahunan Wajib Pajak sebagai Informasi Terbuka yang berhak diketahui publik. Keputusan ini diambil setelah adanya sidang sengketa informasi antara pemohon Tristanto SE dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai termohon.

"Sengketa informasi ini berawal dari permohonan Tristanto tentang penggunaan tanda terima SPT Tahunan tahun pajak 2012 dengan nomor register sebagaimana tercantum sesuai NPWP Pemohon. KPP Pratama mengecualikan informasi mengenai penggunaan tanda terima SPT mendasarkan pada uji konsekuensi yang dilakukan berpedoman pada daftar informasi publik yang memuat kerahasiaan pegawai, yakni nomor NPWP cabang Pemohon adalah pegawai Kantor Dirjen Pajak," urai Wakil Ketua KI DIY Dewi Amanatun Suryani kepada KRjogja.com, Kamis (4/8/2016).

Disebutkan Dewi, Pasal 34 UU Ketentuan Umum Perpajakan juga digunakan sebagai dasar kerahasiaan. Dalam pasal tersebut dinyatakan informasi wajib pajak tidak dapat diberikan pada pihak lain. Padahal Kantor Pajak menjadi salah satu badan publik yang semestinya memberikan informasi secara terbuka kepada publik.

"Dalih badan publik tersebut lantas dilakukan uji kepentingan umum oleh Majelis Komisioner. Akhirnya majelis berpendapat bahwa Pemohon Informasi bukanlah pihak lain dalam hal ini. Sebagai pemilik NPWP atas register dimaksud, maka pemohon memiliki hak atas informasi sebagaimana dimuat pada Pasal 11 ayat 2 UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa informasi," jelas Dewi.

Menurut Dewi, selama ini peraturan perpajakan belum banyak diketahui masyarakat sehingga Dirjen Pajak hendaknya melakukan sosialisasi intensif agar hak-hak atas informasi diketahui masyarakat. Sampai saat ini informasi mengenai pengampunan pajak pun belum diketahui secara detailnya oleh masyarakat.

"Jika setoran pajak terkumpul, pemerintah wajib mengumumkannya sebagai informasi berkala. Publik juga berhak mengetahui prosedurnya agar terhindar dari mafia perpajakan. Kami juga berharap berharap masyarakat proaktif mengawal dan memantau pelaksanaan UU Tax Amnesty sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel," serunya. (M-5)

BERITA REKOMENDASI