Disiplin dan Ketat, Pemerintah Siapkan Strategi Kawal PPKM Darurat

YOGYA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengikuti rapat koordinasi terbatas mengenai langkah dan sikap terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rapat berlangsung bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanaan RI Mahfud MD, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini secara daring di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pemerintah melihat perlu adanya strategi untuk mengawal PPKM Darurat agar bisa berjalan secara optimal. Sehingga benar-benar mampu menurukan angka penularan virus Covid-19 di masyarakat.

 

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan PPKM darurat ini harus ditegakkan dengan disiplin yang ketat dan berharap POLRI, TNI, serta Pemda mampu bersinergi di lapangan. “Tidak boleh setengah-setengah, kalau setengah-setengah nanti akan ada pelanggaran di tempat lain. Terutama pejabat harus mampu memberikan contoh,” ucap Mahfud MD.

Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan dimonitoring menggunakan teknologi Big Data. “Kami akan monitoring PPKM Darurat tidak hanya dilapangan tapi juga menggunakan teknologi Big Data dengan memantau berbagai data dari Google dan Facebook. Dari tingkat kemacetan dan lampu di malam hari. Untuk memastikan mobilitas masyarakat berkurang atau tidak,” jelas Luhut.

Sistem pemantauan yang ketat ini diberlakukan supaya setiap daerah benar-benar menjalankan PPKM Darurat sesuai arahan pemerintah. “Kalau Polresnya tidak bisa melakukan dengan baik, bisa mendapat sanksi. Harus turun ke lapangan untuk melihat aktivitas masyarakat,” ujar Luhut.

Luhut menambahkan bahwa hal ini menyangkut masalah kemanusiaan dan tugas aparat negara. Berdasarkan Undang-Undang, pemerintah dan aparat negara harus membela rakyat. “Kita harus kompak dan tidak bisa bermain-main karena ini masalah nasional,” ujar Luhut.

Selama PPKM Darurat ini ada beberapa target yang ingin dicapai, yaitu:

1. Target penambahan harus turun di bawah 10.000 kasus per hari pada akhir Juli atau awal Agustus.

2. Target vaksinasi bisa mencapai 1 juta pada bulan Juli dan 2 juta pada bulan Agustus.

3. Target vaksinasi mencapai 70 persen populasi pada kota-kota prioritas di Jawa-Bali pada bulan Agustus.

4. Testing akan ditingkatkan secara gradual untuk mencapai 400 ribu dan tracing akan ditingkatkan minimal lebih dari 15 kontak erat untuk setiap kasus konfirmasi.

Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto mengungkapkan Polri membentuk setidaknya 7 satuan tugas (Satgas) dengan poin penting ada pada Satgas 2 dan 3, yaitu Satgas Binmas dan Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan Pelaksanaan Vaksinasi.

“Kita sudah merencanakan bersama 7 wilayah provinsi akan menggelar operasi Aman Nusia II untuk menangani Covid-19 selama PPKM Darurat. Ada 7 Satgas dari tingkat pusat sampai Provinsi, Kabupaten dan Kota,” ungkap Imam.

Jumlah personel yang akan diturunkan dari POLRI adalah 21.638 personel ditambah dari TNI sekitar 32.000 personel. “Kita sudah mengadakan koordinasi dengan anggota di lapangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan Imendagri. Satgas Bimas khusus menangani PPKM Mikro dan 3T di Kelurahan, Desa dan Kecamatan. Satgas Kepatuhan Protokol Kesehatan sudah menggelar pasukan memasang sekat di jalur perbatasan Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk Kecamatan. Satgas dari Bareskrim untuk membantu menegakkan peraturan yang sudah tertuang di dalam Imendagri,” kata Imam.

Sinergi dari pemerintah pusat dan daerah, dibantu dengan TNI-POLRI di lapangan sebagai kontrol kepada masyarakat diharapkan mampu mewujudkan target PPKM Darurat. Menurunkan penambahan kasus, meningkatkan vaksinasi dan meningkatkan tracing di masyarakat. (*)

 

 

BERITA REKOMENDASI