Disperindag DIY Bantu Pelayanan Verifikasi Teknis

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY secara administratif siap membantu pelaku usaha yang akan mengefektifkan Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) di DIY dengan memberikan pelayanan berupa penerbitan Berita Acara Verifikasi Teknis yang merupakan salah satu syarat pemenuhan komitmen dalam pengurusan IUI. Oleh karenanya, Disperindag DIY harus selalu mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha.

“Pelaku usaha industri yang akan mengefektifkan IUI dan IPUI mereka dapat mengajukan permohonan verifikasi teknis ke Disperindag melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mereka. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi teknis dan data-data yang disajikan valid, kemudian akan kami terbitkan Berita Acara Verifikasi Teknis tersebut,” ujar Plt Kepala Disperindag DIY Aris Riyanta di Yogyakarta, Senin (06/09/2021).

Aris mengatakan layanan verifikasi teknis ini hanya diberikan Disperindag DIY untuk pelaku usaha industri yang mengurus IUI dan IPUI besar saja. Sementara itu, verifikasi teknis untuk IUI dan IPUI menengah dan kecil kewenangannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab)/Pemkot) di DIY. Pemda DIY tentu menginginkan binaannya dapat berkembang. Salah satu syarat hal ini dapat dicapai adalah dengan dimilikinya legalitas usaha oleh pelaku usaha industri.

“Pelayanan verifikasi teknis ini, dilakukan Disperindag DIY dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterbitkan. Melalui SOP tersebut diharapkan dapat diberikan layanan yang efektif,” tegasnya.

Asekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY ini menyampaikan legalitas sangat diperlukan dalam pengembangan usaha sektor industri. Perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan IUI)relatif diperlukan untuk pengembangan usaha sektor industri, misalnya untuk mengakses permodalan, mengakses berbagai program pemerintah tertentu, kepentingan ekspor impor dan lain-lain.

“IUI dan IPUI merupakan perijinan khusus untuk pelaku usaha industri. Kewenangan penerbitan IUI dan IPUI dibagi menjadi dua. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Industri Besar. Sedangkan penerbitan Izin Usaha Industri Kecil Menengah, kewenangannya berada di pemerintah kabupaten. Penerbitan Izin Usaha Industri Besar kewenangannya berada di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY,” papar Aris.

Jumlah industri besar di DIY adalah sebanyak 168 perusahaan berdasarkan data DPPM DIY. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha termasuk didalamnya IUI harus menjadi salah satu keseharian Disperindag DIY.

“Setiap kegiatan yang melibatkan pelaku usaha merupakan media yang tepat untuk menggugah kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas usaha ini,” imbuh Aris. (Ira)

BERITA REKOMENDASI