Distribusi KMS Dibatasi Hingga Akhir Januari

YOGYA, KRJOGJA.com – Proses pendistribuan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2020 akan dibatasi hingga 31 Januari 2020. Penyebaran kartu hasil pendataan Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogya sepanjang tahun 2019 dilakukan oleh masing-masing kelurahan. 

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, mengungkapkan seluruh kartu fisik KMS sudah dibagikan ke masing-masing kelurahan. Selanjutnya petugas di kelurahan menyerahkan ke masing-masing warganya yang tercantum sebagai pemegang KMS. "Distribusi kami batasi sampai 31 Januari 2020. Jika ada KMS yang tidak diambil maka maksimal pada 5 Februari harus sudah diserahkan ke Dinas Sosial," ungkapnya, Kamis (23/1/2020). 

Total pemegang KMS tahun ini mencapai 14.359 Kepala Keluarga (KK). Selama proses distribusi di lapangan, dimungkinkan ada keluarga yang sudah pindah domisili sehingga tidak ditemukan keberadaannya. Namun demikian, ada pula yang merasa sudah mampu kemudian tidak bersedia menerima KMS. 

Agus mengaku, pihaknya belum merinci jumlah KMS yang belum berhasil didistribusikan kepada penerima. Begitu pula terhadap pemegang KMS yang berniat mengembalikan kartu tersebut. Dinas Sosial baru akan melakukan pemetaan serta penelurusan setelah 5 Februari 2020. "Tapi nanti setelah tanggal tersebut jika ada warga yang mengambil dan sesuai, akan kami serahkan. Untuk yang dikembalikan, pasti ada keterangannya," imbuhnya. 

Pemegang KMS yang sudah ditetapkan tersebut akan memperoleh berbagai manfaat. Terutama santunan kematian jika ada anggota keluarga yang meninggaldunia, jaminan kesehatan serta kuota khusus untuk masuk ke sekolah negeri. Mereka juga menjadi prioritas dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan baik berupa pelatihan, akses permodalan maupun masuk kelompok Gandeng Gendong. 

Agus menambahkan, bagi pemegang KMS yang membutuhkan legalisir kartu untuk kepentingan tertentu, maka cukup melakukannya di tingkat kelurahan. Bahkan bagi yang sudah memegang kartu juga diminta langsung melakukan legalisir. "Ini supaya pihak kelurahan mengetahui kondisi warganya. Harapan kami, jika ada program pemberdayaan di wilayah maka anggota dari pemegang KMS harus menjadi prioritas sasaran," tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI