Ditemukan 2.913 Pelanggaran Selama PTKM

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Meski edukasi dan penegakkan protokol kesehatan (Prokes) terus digencarkan selama pelaksanaan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), namun kesadaran masyarakat untuk menegakkan Prokes belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pasalnya selama kebijakan PTKM dilaksanakan masih ditemukan 2.913 pelanggaran. Dimana dari jumlah total pelanggaran tersebut paling banyak berkaitan dengan pemakaian masker yang jumlahya mencapai 1.298 pelanggar.

“Sesuai dengan hasil rapat yang dilakukan dengan kabupaten/kota, Pemda DIY akan memperpanjang PTKM dari 9 Februari sampai 23 Februari mendatang. Pasalnya selama kebijakan PTKM I dan II , Satpol PP DIY masih menemukan ribuan pelanggaran. Misalnya untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemakaian masker sebanyak 1.298 pelanggaran,” kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

Noviar mengatakan, selain pelanggaran berkaitan dengan pemakaian masker, selama dua kali pelaksanaan PTKM masih ditemukan 69 perusahaan yang tidak menerapkan work from home (WFH), 1.037 tempat usaha melanggar jam operasional dan 509 tempat makan tidak menerapkan kapasitas maksimal 25 persen. Dari sejumlah pelanggaran tersebut pihaknya juga telah mengeluarkan sanksi teguran lisan bagi 1.117 pelanggar, Surat Peringatan untuk 527 pelanggar dan penutupan sementara tempat usaha selama 3 kali 24 jam sebanyak 109 pelanggar.

“Bagi para pelaku pelanggaran kami tetap berusaha memberikan penyadaran dengan memberikan edukasi. Karena kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa jumlah kasus positif di DIY masih tinggi. Mungkin karena mereka sibuk bekerja dan beraktivitas jadi mereka tidak melihat medsos. Mudah-mudahan dengan mengetahui jumlah kasus positif, angka kesembuhan dan ketersediaan bed, bisa tumbuh kesadaran terkait dengan Prokes,” papar Noviar.

Lebih lanjut Noviar menyatakan, penegakkan Prokes sampai saat ini masih diyakini sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Semua itu akan bisa dilakukan dengan baik jika ada kesadaran dari masyarakat dalam penegakkan Prokes. Karena kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam penegakkan Prokes hasilnya tidak akan optimal. (Ria)

BERITA REKOMENDASI