DIY Diminta Kembangkan Tanaman Pangan Khas

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ketahanan pangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan setelah munculnya pandemi Covid-19 saat ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai antisipasi kondisi serupa kedepan.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Nurcholis mengatakan ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting diwujudkan khususnya di DIY. Peran petani harus menjadi yang utama di mana pemerintah hanya bersifat sebagai fasilitator saja.

“Isu ketahanan pangan ini sangat penting, petani harus dilibatkan karena sebagai produsen dan pemerintah hadir sebagai fasilitator. Kalau semua jadi beban pemerintah ya akan sulit mengkover kebutuhan pangan di DIY,” ungkapnya ketika berbincang dengan wartawan, usai kunjungan komisi ke kebun pembibitan Ngipiksari, Kamis (02/07/2020) siang.

Diversifikasi tanaman pangan menurut legislator Golkar ini juga sangat penting untuk dilakukan. Keterlibatan perguruan tinggi dengan riset hulu ke hilir juga sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya pangan khas DIY yang berciri.

“Kalau bisa ya dikembangkan seperti tomat dan stroberi Pakem itu, yang cirinya orang tahu pasti itu dari Jogja. Ini penting dengan tetap mengedepankan produktivitas tapi. Riset-riset perguruan tinggi harus masuk karena DIY punya sumber daya itu. Kita punya gunung, dataran rendah sampai pantai, jadi bisa dimaimbuhnya.

Sementara terkait regulator untuk menjaga kestabilan pangan dari hulu ke hilir di DIY, Komisi B menurut Nurcholis berharap adanya pemaksimalan peran Perusahaan Daerah Tarumartani yang kini fungsi dalam hal ketahanan pangan. Dengan kata lain, nantinya DIY jangan hanya mengandalkan Bulog semata namun punya ada badan usaha lokal yang memiliki fungsi lebih maksimal.

“Kan kita punya Tarumartani itu, fungsinya sebagai penjaga ketahanan pangan belum maksimal karena belum bisa punya kewenangan dari hulu sampai hilir. Ini yang harus didorong untuk dimaksimalkan, dengan tetap prinsipnya tidak hanya cari untung tapi kesejahteraan masyarakat DIY,” tandas Nurcholis.

Sementara sebelumnya Wakil Ketua Komisi B, RB Dwi Wahyu menyampaikan keinginan untuk mendorong kewenangan Tarumartani yang dinilai sebagai aset DIY. “Kami inginnta ya bisa maksimal dari produksi hingga pemasaran agar petani punya kepastian pasar, mengelola ketahanan pangan dari hulu ke hilir,” tandas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI