DIY Jadi Salah Satu Provinsi Prioritas Pengembangan Ekonomi Syariah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY berkomitmen terus mengembangkan ekonomi syariah kedepannya. Hal ini selaras dengan target Presiden Joko Widodo bahwasanya Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia, sekaligus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah global. Bahkan, DIY telah dipilih sebagai salah satu dari delapan provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai prioritas pengembangan ekonomi syariah.

“Arahan pengembangan ekonomi syariah ini sejalan dengan visi DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Perlu saya sampaikan, saat ini ekonomi syariah tidak lagi sekadar menjadi pilihan bagi komunitas muslim, namun juga telah menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi,” ujar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam Jogja Berwakaf 2021 yang digelar secara virtual pada Selasa (16/11/2021).

Sultan HB X menyatakan sistem keuangan syariah juga tidak melulu tentang agama dan keyakinan, tetapi membahas aspek yang lebih luas yaitu kesejahteraan sosial-masyarakat, etika dan moral dan juga hak asasi manusia. Faktanya, banyak negara non-muslim mempraktekkan sistem keuangan syariah, serta menjadikan ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif.

“Misalnya Australia, Brasil, China dan Korea Selatan. Mereka mulai menggunakan model keuangan syariah, dan saat ini bergerak menuju tataran negara industri halal global,” imbuhnya.

Berdasarkan Global Muslim Travel Index 2021 Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 140 negara untuk destinasi pariwisata ramah Muslim di dunia. Apabila dikaitkan dengan ekonomi syariah, maka DIY memiliki potensi yang sangat besar untuk wisata halal, bahkan melampaui Bali. Label wisata halal ini dapat meningkatkan citra positif, sehingga memiliki implikasi terhadap kunjungan wisatawan ke DIY, yang selanjutnya akan berimbas pada perbaikan kesejahteraan warga DIY.

Dalam hal ini penguatan literasi keuangan syariah menjadi penting, karena masih banyak terjadi ketidakpahaman masyarakat maupun pelaku usaha mengenai konsep wisata halal. Selama ini, wisata halal cenderung ditafsirkan sebagai bentuk eksklusifitas untuk umat muslim saja.

“Inilah yang menjadi tugas kita, yaitu memperkuat edukasi kepada masyarakat, bahwa sejatinya wisata halal bukan semata penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata. Lebih dari itu, wisata halal merupakan standar pelayanan yang pada penerapannya dapat berimplikasi pada seluruh wisatawan dan ekosistem pariwisata secara keseluruhan,” jelas Sultan.

Lebih lanjut, Raja Kraton Yogyakarta ini menyampaikan pandemi Covid-19 telah mengubah mindset, tren dan standar pariwisata, dimana aspek kebersihan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemenuhan standar ini menjadi penting karena sudah menjadi parameter utama para wisatawan.

Dalam hal ini, Pemda DIY bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) DIY untuk terus berupaya memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis kepada UMKM. Sertifikasi ini tidak hanya untuk produk makanan dan minuman, namun juga diperluas kepada hotel dan restoran. (Ira)

BERITA REKOMENDASI