DIY Perpanjang PTKM Sampai 23 Februari

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY Sri Sultan HB X menggelar rapat dengan bupati/walikota di Kepatihan, Sabtu (06/02/2021). Berbagai hal dibahas termasuk salah satunya keputusan perpanjangan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) mulai 9 hingga 23 Februari 2021.

Kepada wartawan usai rapat, Sultan mengatakan keputusan memperpanjang sebelumnya diambil pemerintah pusat dalam rapat virtual antara Presiden dengan Gubernur se-Jawa Bali. Presiden menurut Sultan masih mempertimbangkan laju kasus positif tinggi sehingga akhirnya meminta gubernur untuk melakukan perpanjangan.

“Mungkin kami lima gubernur di Jawa minus Banten dan Jawa Timur rapat dengan presiden. Isinya presiden minta gubernur di Jawa Bali, karena PTKM ini turun tapi kecil. Presiden minta penurunan ini diperbesar dengan istilah untuk pengawasan mikro. Bagaimana memperkuat pengawasan memotong penularan di level paling bawah padukuhan kelurahan, RT/RW seperti konsep kita. Kami minta pengawasan diperketat agar penularan yang sudah keluarga dan tetangga bisa dibatasi. Kita bicara, berarti PTKM akan diperpanjang agar yang sudah turun bisa lebih baik. Kira-kira backgroundnya seperti itu. Nanti ada SK Gub ada SK Bupati/Walikota. Tanggal 9 hingga 23 Februari,” ungkap Sultan.

Dalam perpanjangan ketiga PTKM, DIY melakukan modifikasi aturan yakni kelonggaran operasional ruang usaha hingga pukul 21.00 WIB, atau satu jam lebih lama dibandingkan dengan PTKM kedua pukul 20.00 WIB. Namun di sisi lain, Pemda akan mendorong pengetatan mobilitas warga masyarakat dari tingkat mikro atau kelurahan hingga RT/RW untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Kita (DIY) nanti arahnya ke Jogo Wargo untuk mengawasi pelaksanaan, nek ora perlu rausah nonggo. Jangan menganggap PTKM desanya ditutup jam 8 atau 10 malam lalu beranggapan kalau pagi atau siang oleh lungo neng ndi-ndi. Kalau pergi ya protokol kesehatan harus diterapkan. Harapan saya masyarakat bisa lebih tertib mengurangi penularan. Jangan kalau desane ditutup jam 10 tapi sak durunge sak penake dewe. Jogo wargo ini harapannya bisa mengurangi mobilitas masyarakat. Kita sepakat juga melonggarkan karena sudah agak turun. Kalau kemarin pertama jam 7 malam rumah makan ditutup, lalu kedua jam 8 mungkin kita longgarkan jam 9 tapi tetap protokol kesehatan dijaga. Saya percaya sing dodolan jogo protokol ning problemnya sing tuku, ora. Saya berharap pembelinya pun meski sampai jam 9 menerapkan protokol kesehatan. Kita sama-sama jogo wargo. Harapannya kondisi ini masyarakat punya kesadaran lebih baik, terbawa bukan berarti kebebasan diperoleh secara total karena masih perlu menurunkan pasien positif Covid karena masih tinggi,” sambung Sultan.

Terkait pengawasan tingkat desa, Sultan menyebut pemerintan pusat akan membuat aturan penggunaan APBDes untuk pembiayaan penanganan Covid-19. Hal tersebut menurut Sultan dapat menjadi jawaban keraguan aparat desa menggunakan dana pemerintan untuk penanggulangan di tingkat mikro.

“Kemendagri dan Kemendes akan keluarkan kebijakan backup daerah. Jadi APBDes bisa untuk payung hukum menggunakan anggaran yang ada. Kalau dibilang tak ada duit, bisa ambil dari situ. Jadi tidak ada alasan untuk mengawasi mobilitas desa. Anggaran ada, ruang sudah dibuka jadi tak hanya omongan saja. Harapan saya mobilitas masyarakat turun, pengawasannya juga baik harapannya pandemi ini yang positif lebih menurun,” pungkas Sultan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI