DIY Siapkan Pengaturan Ganjil Genap di Destinasi Wisata

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mengakui mulai terjadi peningkatan mobilitas atau pergerakan masyarakat seiring euforia penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 4 ke 3 DIY. Prinsipnya Dishub DIY bersama Dishub Kabupaten/Kota beserta aparat kepolisian tengah berkoordinasi akan menerapkan pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas memakai sistem ganjil genap yang masih disesuaikan dengan kondisi destinasi wisata di DIY yang telah dibuka saat ini.

Kepala Dishub DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pihaknya merasa serba salah dengan aturan penyekatan atau pembatasan jalan, karena banyak menuai protes masyarakat sementara itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan. Namun pada prinsipnya, pihaknya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pasca penurunan level PPKM dengan menerapkan sistem ganjil genap setiap akhir pekan mulai Jumat, Sabtu dan Minggu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Kita itu kepencet-pencet karena aturan penyekatan sudah banyak diributkan masyarakat. Padahal kita menutup jalan pun tidak semua, masih ada akses jalan yang bisa dilewati, contohnya seperti penutupan Jalan Malioboro yang menuai banyak kritikan. Kami masih melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Dishub Kabupaten/Kota menindaklanjuti kenaikan mobilitas di masa PPKM Level 3 di DIY,” paparnya, Kamis (16/09/2021).

Made menyampaikan pemberlakukan sistem ganjil genap tersebut akan diterapkan di destinasi wisata yang telah diizinkan buku oleh pemerintah. Sementara itu, pihaknya cukup kesulitan apabila menerapkan sistem tersebut di destinasi wisata yang belum diizinkan beroprasional karena berdekatan dengan pemukiman penduduk dan aksesnya sama dengan yang digunakan warga sekitar.

“Kami akan terapkan sistem ganjil genap terutama di ruas jalan provinsi berikut dengan petugas penjagaan di destinasi wisata yang tengah diujicobakan penerapan protokol kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi. Kita masih rapatkan dengan Polda dan jajarannya, Dishub Kabupaten/Kota serta pihak destinasi wisata tetapi mekanisme operasionalnya harus disesuaikan dengan kondisi setempat,” tuturnya.

Dishub DIY pun akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) pemeriksaan terkait aturan di wilayah DIY dengan cek point saat simpul-simpul seperti terminal untuk melakukan pemeriksaan vaksinasi, tetapi baru diajukan persetujuan kepada pimpinan. Pemerintah tidak melarang masyarakat berwisata tetapi harus yang sehat, sehingga tidak bermaksud mempersulit. Pihaknya juga akan menerapkan metodologi pengaturan manajemen lalu lintas berkoordinasi dengan kepolisian sebagai pihak yang berwenang.

“Tren mobilitas di DIY sudah lumayan naiknya terutama di setiap akhir pekan, seperti Malioboro pasti membludak kunjungan wisatawan. Mudah-mudahan tidak ada indikasi kenaikan kasus Covid-19 karena tren perkembangan penambahan kasus terkonfirmasinya sudah menurun di DIY. Jangan sampai euforia PPKM Level 3 justru menimbulkan klaster baru karena akan susah lagi bergeraknya. Pokoknya syarat kita tidak macam-macam hanya vaksin Covid-19 dan akan ditandai dengan stiker nantinya,” tandas Made. (Ira)

BERITA REKOMENDASI