DIY Tak Tahu Total Penerimaan Pajak, DPD RI Minta Kemenkeu Terbuka

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY selama ini tidak mengetahui pendapatan total daerah melalui pajak. Alhasil, kerap kali dalam penganggaran terjadi ketidakcocokan antara rancangan program dengan dana yang turun dari pusat. 

Hal ini mencuat dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se DIY, Rabu (7/8/2019) dalam rangka Evaluasi Dana Transfer ke daerah tahun 2018 dan 2019. Dalam agenda yang diinisiasi anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud tersebut perwakilan Pemda menyampaikan berbagai hal yang dialami sepanjang 2018-2019 terkait dinamika dana transfer daerah dari pemerintah pusat. 

Cholid mengungkap, dari hasil pembahasan didapatkan fakta bahwa jumlah detail dana hasil pajak daerah selama ini tidak transparan. “Daerah tak tahu pajak yang diperoleh, hanya tahu dapat dana bagi hasil pajak tapi dari total berapa angka detailnya tidak tahu,” ungkap Cholid. 

Tidak adanya transparansi besaran detail dana pajak daerah menurut Cholid mempersulit kinerja Pemda DIY untuk penyusunan anggaran program. Cholid menilai, pemerintah pusat seharusnya lebih terbuka terkait komunikasi dengan daerah perihal penerimaan pajak pusat sesuai aturan perundangan. 

“Ada kesulitan dari teman-teman di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, misalnya kita perkirakan anggaran sekian untuk program ini tapi kok turunnya hanya sekian. Ada juga yang sudah menganggarkan kecil tapi dapatnya besar. Ini yang masih menjadi kesulitan dan jadi evaluasi di DIY,” ungkapnya lagi. 

Selain evaluasi terkait penerimaan pajak, Cholid juga mendapat masukan perihal pagu anggaran yang dijadikan tolok ukur prestasi pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Padahal, di DIY ketika instansi bisa menghemat anggaran justru mendapat apresiasi dari Pemda. 

“DIY sudah terapkan apresiasi pada yang mampu menghemat anggaran, tapi di pusat malah tidak begitu. Dianggap tak berprestasi kalau pagu anggaran tidak habis. Pusat masih mengukur keberhasilan dengan maksimalisasi anggaran. Ini yang nanti akan kami sampaikan ke Kementrian Keuangan dalam rapat rutin bersama DPD DI, karena ini masukan yang menurut saya sangat baik dari daerah,” tandas Cholid. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI