DIY Waspadai Gelombang Pemudik

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera berkoordinasi terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan kembali secara total di Jakarta mulai tanggal 14 September nanti. Hal yang dikhawatirkan terkait munculnya gelombang pemudik besarbesaran sebelum PSBB resmi diberlakukan kembali.

”Sekarang ini yang perlu kita waspadai justru PSBB Jakarta. Kita khawatir sebelum tanggal tersebut, mungkin orang Yogya yang ada di Jakarta kembali seperti kemarin. Itu yang semestinya harus kita waspadai,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Untuk itu Sultan meminta kepada Wakil Gubernur (Wagub) sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY untuk melakukan rapat satgas dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. ”Saya berharap bagaimana lurah-lurah bisa mewaspadai seperti dulu. Tidak masalah jika ada penjagaan lagi di desa-desa, karena itu untuk memudahkan penelusuran jika ada kasus positif,” ujarnya.

Saat Jakarta memberlakukan PSBB beberapa waktu lalu, imbasnya sampai ke daerah. Karena warga tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dari pada menganggur dan banyak pengeluaran, memilih untuk pulang ke daerah asal dan menimbulkan masalah baru.

“Karena di daerah menjadi banyak pemudik yang kesehatannya harus dipertanyakan. Akan segera kita koordinasikan dengan kabupaten/kota. Termasuk penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub Nomor 77/2020 akan kita perketat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji.

Ketika disinggung apakah Pemda DIYakan kembali mengaktifkan posko di perbatasan, menurut Aji saat ini sudah sangat sulit. Mengingat jumlah kendaraan yang keluar masuk sudah banyak. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan saat ini adalah di titik kedatangan mereka seperti terminal, stasiun dan bandara.

Salama dari tidak ada surat dari Kemenkes jika test kesehatan, seperti rapid tes maupun swab tidak diperlukan lagi untuk perjalanan, Pemda DIY masih tetap memberlakukan kebijakan tersebut. “Kalau tidak melanggar tetap akan kita berlakukan,” ungkapnya.

DPRD DIY mendesak kepada Pemda DIYakan mengaktifkan kembali pos-pos pemantauan di wilayah perbatasan. Seperti dengan Kabupaten Purworejo, Klaten, Magelang dan Sukoharjo serta Wonogiri. (Awh/Bro)

BERITA REKOMENDASI