DKPP Usulkan Wacana e-Voting Bagi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengingatkan kepada KPU untuk tetap menjamin hak para pasien Covid-19 atau lainnya yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Tidak ada alasan para mereka untuk terlewatkan hak pilihnya walau statusnya sebagai pasien.

Anggota DKPP RI, Prof Dr Teguh Prasetyo SH MSi melontarkan wacana adanya e-voting untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menyalurkan hak pilihnya tanpa harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat banyak pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Mungkin yang sakit tidak berpikir lagi hak pilihnya, tapi setidaknya di rumah sakit rujukan ada tempat agar dia bisa memberikan pilihannya. Tidak harus keluar dari ruangan, bisa dengan e-voting,” tegasnya dalam suatu diskusi di Grand Inna Malioboro, Minggu (06/12/2020) petang.

Adanya e-voting menurutnya bisa dilakukan untuk mewakili kehadiran para pasien di TPS. Namun hal ini tentunya tetap bergantung pada kesiapan KPU sebagai penyelenggara pilkada. “Tapi apakah KPU sudah menyiapkannya?” tanya Teguh Prasetyo.

Tak lupa dalam kesempatan ini ia meminta kepada penyelenggara pemilu maupun masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat pemungutan suara 9 Desember mendatang. Pasalnya kerumunan masyarakat yang mungkin terjadi di TPS sangat berpotensi melahirkan ada klaster baru.

“Karena ketika pilkada itu muncul kerumunan maka potensial timbul klaster baru. Jadi hal seperti itu harus dihindari,” jelas Teguh Prasetyo.

Ia berharap panitia dapat mengatur jalannya pemungutan suara agar tak terjadi penumpukan warga di TPS. Selain itu ia juga meminta di TPS juga menyediakan kelengkapan yang mendukung protokol kesehatan seperti masker, air mengalir dan sabun untuk cuci tangan serta penataan tempat duduk atau antrean agar tercipta physical distancing.

“Supaya tidak ada penumpukan, dipastikan ada APD (alat pelindung diri) agar bisa melaksanakan dengan baik. Penyelenggara pemilu harus berpijak pada komitmen menjaga suatu marwah yaitu kode etik,” teranya. (Van)

BERITA REKOMENDASI