Dosen-Karyawan UPN Veteran Berunjukrasa di Halaman Kampus, Ini yang Dituntut

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRJOGJA.com – Dosen dan pegawai yang terdaftar sebagai pegawai eks Yayasan UPN Veteran Yogyakarta menggelar aksi unjukrasa refleksi keprihatinan di halaman kampus Gedung Rektorat, Kamis (9/9/2021). Mereka menyuarakan aspirasi memperjuangkan nasib terkait kejelasan status kepegawaian.

“Nasib 165-an dosen dan 120-an tenaga kependidikan terkatung-katung selama hampir 7 tahun. Sekarang masuk babak baru, kami dikontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun klausul kontrak ini pun  bermasalah,” demikian diungkapkan Ketua Forum PTY, Arif Rianto.

Menurut dosen Teknik Geologi ini, perjanjian kerja bermasalah dalam kaitannya dengan beberapa hal yakni tentang masa kerja yang tidak diakui dalam kontrak. Di dalam kontrak tersebut masa kerja dihitung 0 tahun padahal sebagian besar sudah bekerja lebih dari 20 tahun.

“Kemudian mengenai masalah pengakuan kompetensi profesional dosen. Dalam kontrak ini kualifikasi doktor tidak diakui. Dosen yang berpendidikan S-3 hanya dikontrak selevel S-2. Artinya kompetensi doktoral kami tidak diakui. Sedihnya hal ini justru terjadi di lembaga pendidikan tinggi yang mestinya menjunjung tinggi capaian akademik dosen,” sambungnya.

Para pegawai juga menilai karir mereka akan terancam dengan perjanjian kerja ini karena selama lima tahun pegawai yang manandatangani kontrak akan terikat dengan isi kontrak tersebut. Selama lima tahun dosen tidak bisa melanjutkan studi, tidak bisa naik pangkat fungsional, tidak bisa menduduki jabatan, dan sebagainya.

Permasalahan pegawai di UPN Veteran Yogyakarta bermula setelah berubahnya bentuk kelembagaan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Pada saat awal proses pegawai eks PTY dijanjikan untuk menjadi satu gerbong menjadi PNS.

Namun dalam perkembangannya kementrian mengakomodasikan mereka untuk menjadi pegawai P3K yang dijanjikan untuk diakui masa kerjanya. Arif menambahkan dampak institusional dari perjanjian kerja ini adalah menurunnya kualitas dan performance UPN Veteran Yogyakarta.

“Secara kualitas permasalahan ini akan memperburuk kinerja dosen dan pegawai karena tetap terjadi dualisme pegawai. Dualisme kepegawaian yang diikuti dengan perbedaan fasilitas yang diperoleh merupakan triger menurunnya motivasi kerja pegawai. Kontrak kerja ini seperti kontrak antara buruh dan perusahaan pabrik,” pungkas Arif.

Sementara, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) Diyah Sugandini, mengatakan pihaknya akan tetap melakukan lobi ke kementerian untuk mengklarifikasi perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan tradisi akademik di perguruan tinggi. Kontrak tersebut dirasa sangat menyedihkan karena negara terkesan abai dengan tradisi pendidikan Tinggi.

“Perguruan Tinggi diperlakukan seperti perusahaan niaga hingga kontraknya tidak memperhatikan profesionalisme dosen,” tegas dia.

Menanggapi gerakan pegawainya tersebut Rektor UPN Veteran Yogyakarta, M Irhas Effendi mengatakan tetap akan berjuang mengawal aspirasi terkait ketidaksesuaian dalam kontrak. Kampus menurut dia akan terus memperjuangkan melalui penyusunan naskah akademik untuk merevisi aturan tersebut.

“Naskah akademik ini merupakan kajian akademik mengenai pentingnya posisi dosen dalam perguruan tinggi menyangkut pengembangan kompetensi, karier dan kualifikasi pendidikan. Draft naskah akademik sudah selesai, dan sudah ditunggu Kemendikbud untuk dipresentasikan. Pintu kementrian yang sudah dibuka ini harapannya kita masuki dengan baik menyelesaikan persoalan teman-teman semua,” ungkap Irhas. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI