DPD RI Bahas Masalah Lingkungan DIY, Ini yang Ditemukan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – DPD RI Perwakilan DIY menggelar forum diskusi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selasa (27/10/2020). Beberapa pembicara dihadirkan untuk membahas permasalahan yang ada di DIY dan mencari jalan keluar terbaik yakni Afnan Hadikusumo, Totok Pratopo, Erwan Widyarto serta Kuncara HP mewakili Pemda DIY, praktisi dan pemerhati lingkungan.

Beberapa komunitas pemerhati lingkungan juga terlibat dalam diskusi yakni Komunitas Banyu Bening, Asosiasi Komunitas Sampah Yogyakarta, Aktivis Sungai Gajahwong juga dari Walhi. Diskusi berjalan menarik ketika muncul permasalahan dan tawaran solusi yang dapat diurai bersama.

Yanto dari Asosiasi Komunitas Sampah Yogyakarta menyoroti beberapa hal seperti implementasi dari UU yang menyatakan negara melindungi segenap tanah air. Namun dengan pembangunan khususnya infrastruktur justru terlihat sebaliknya yakni merusak lingkungan hidup maupun sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.

“Kami mengharap DPD memanggil Kementrian PUPR untuk menjawab mengapa bisa demikian. Kalau bisa disebut ya ini teroris lingkungan, apakah itu perusahaan atau perorangan yang membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan,” ungkapnya.

Abimanyu, perwakilan Walhi mengungkap bawasanya UU Lingkungan Hidup dapat ditegakkan dengan serius terutama untuk mengawal pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun masyarakat. “Dalam perencanaan dan pembuatan infrastruktur harus dilakukan AMDAL secara transparan dan juga harus ada pengawasan pemerintah terhadap pelaku perusak lingkungan (perusahaan / perorangan),” ungkap dia.

BERITA REKOMENDASI