DPD RI Serap Aspirasi Warga DIY, Urusan Tanah Adat

YOGYA, KRJOGJA.com – Tim Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan forum group discussion bersama stakeholder masyarakat di kantor perwakilan DIY, Rabu (6/9/2017) sore. Diskusi tersebut bertujuan menjaring aspirasi masyarakat DIY terkait permasalahan mendesak yang bakal dimasukkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2018 mendatang.

Afnan Hadikusumo, Anggota PPUU DPD RI dari Dapil DIY mengatakan paling tidak ada satu hal penting yang ditangkap dari diskusi tersebut yakni permasalahan tanah adat. Menurut dia, hak atas tanah adat harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang mengingat di wilayah DIY sangat banyak dijumpai dengan sebutan Sultan Ground.

"Sebenarnya permasalahan tanah adat ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, karena itulah sangat penting untuk diatur hak atas tanah dalam undang-undang. Di DIY sendiri jumlah tanah adat juga sangat banyak dan ada oknum mematok mengatasnamakan Kraton, maka harus dijelaskan mana tanah adat mana yang bukan," terangnya.

Tak hanya di Yogyakarta, Afnan mendapat fakta bawasanya pengaturan hak atas tanah adat juga kerap menjadi masalah di daerah lain Indonesia. "Di luar DIY juga terjadi penyerobotan tanah adat yang kalau sengketa diputus berdasar kepala daerah, ini tentu jadi hal yang sangat berbahaya sehingga harus diatur," imbuhnya.

Proses penjaringan aspirasi yang dilakukan di DIY sendiri menjadi salah satu syarat bagi DPD untuk mengajukan prolegnas prioritas tahun 2018. Tim PPUU menurut Afnan tak ingin main-main dalam proses penyerapan aspirasi mengingat kepentingan masyarakat yang diusung.

"Kami di DPD terus mengawal dari RUU untuk jadi UU, selain itu dalam pengusulan harus dilengkapi dengan alasan akademis serta yuridis dan sosiologis, jadi harsu lebih banyak dikomparasikan ke masyarakat secara langsung. Apabila diterapkan dampaknya seperti apa, dan yang paling penting kita pertimbangkan betul termasuk manfaat dan mudaratnya," sambung Afnan.

Setelah menyerap aspirasi, pada Oktober 2017 tiga lembaga yakni DPR, Pemerintah dan DPD bakal menggelar sidang kesepakatan rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas 2018. "Apabila tiga lembaga punya kesamaan RUU yang bakal dijadikan prolegnas, segera diputuskan namun jika tidak maka harus melalui tahap perundingan terlebih dahulu," pungkasnya. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI