DPR Dorong Pendataan UKM Dimudahkan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pencairan bantuan kepada 12 juta pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM) akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus 2020. Kepastian ini diumumkan Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM secara terpisah pada Selasa (11/08/2020).

Namun tidak semua UKM dapat menerima bantuan. 12 juta UKM tersebut adalah target pemerintah dari total 17 juta UKM se Indonesia dengan berbagai jenis usaha. Syarat utama penerima bantuan yakni UKM yang sudah terdata di Kemenkop UKM. Bagi UKM yang belum terdata dapat mengurus di dinas koperasi setempat. Pendataan berguna karena bantuan sebesar Rp. 2,4 juta akan ditransfer langsung ke rekening pelaku UKM. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 28 triliun.

Langkah pemerintah sebagai bagian dari program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional direspon baik oleh Komisi VI DPR yang membidangi Koperasi dan UKM. Anggota Komisi VI F-NasDem, Subardi menilai, bantuan ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa UKM adalah motor penggerak ekonomi. Namun demikian urusan pendataan perlu kolaborasi antara Dinas Koperasi di daerah dengan pelaku UKM.

“Kondisi yang serba sulit saat ini, jangan sampai program bantuan yang disepakati dalam rapat-rapat Komisi VI pada akhirnya buntu di lapangan. Perlu kolaborasi yang baik. Dinas Koperasi membuka diri memberi kemudahan akses untuk pendataan, sedangkan pelaku UKM harus proaktif menjemput bola dengan syarat-syarat yang dibutuhkan,” ujarnya di Yogya, Jumat (14/08/2020).

Legislator asal Yogyakarta itu menyarankan agar database UKM jangan hanya digunakan saat penyaluran bantuan. Menurutnya, data base berguna untuk pemetaan UKM, baik yang kesulitan berkembang maupun yang memiliki potensi besar menembus pasar ekspor.

“Pemerintah perlu menjadikan data base UKM sebagai ‘investasi data’ agar mampu bergerak cepat memulihkan motor ekonomi,” kata ketua DPW Nasdem DIY ini.

Selain pendataan untuk bantuan, Pemerintah bersama Komisi VI DPR sepakat UKM terdampak Covid-19 dapat melakukan restrukturisasi kredit. Ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan UKM, selain pemberian bantuan modal yang berjalan reguler. (*)

BERITA REKOMENDASI