DPRD DIY Teruskan Penolakan Revisi UU KPK ke DPR

YOGYA, KRJOGJA.com – Setidaknya puluhan mahasiswa dan akademisi dari berbagai kampus di DIY Kamis (12/9/2019) kemarin melakukan aksi turun kw jalan menolak revisi UU KPK oleh DPR yang telah disetujui Presiden Joko Widodo. Mereka menolak revisi lantaran dinilai melemahkan KPK bukan sebaliknya menperkuat seperti yang diwacanakan wakil rakyat. 

Urgenitas penolakan ada pada beberapa poin diantaranya pelanggaran formal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, menggolongkan KPK sebagai lembaga eksekutif hingga penyadapan dan penghentian penyidikan yang diatur serta dibatasi. Mahasiswa dan akademisi menilai hal tersebut tak boleh terjadi lantaran justru malah akan melemahkan penindakan anti korupsi di Indonesia. 

BACA JUGA :

Tolak Revisi UU KPK, Dosen dan Mahasiswa Turun ke Jalan

Forum Pemred DIY Tolak Upaya Perlemah KPK

Aspirasi mahasiswa dan akademisi DIY langsung mendapatkan tanggapan dari DPRD DIY yang kemudian mengirimkan pernyataan sikap ke DPR RI sebagai wujud kontrol masyarakat pada pemerintah. “Kemarin langsung kami faximili ke pusat melalui sekretariat dewan. Secara kelembagaan DPRD DIY wajib meneruskan aspirasi yang datang dari masyarakat termasuk akademisi dan mahasiswa,” terang Wakil Ketua Sementara DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang juga menemui para peserta aksi kemarin. 

Huda juga mengaku tak setuju dengan pihak-pihak yang tidak senang dengan KPK sebagai lembaga penegak hukum anti korupsi. “Secara pribadi siapapun yang membenci KPK juga saya tidak setuju,” tegas dia. 

Sebelumnya diberitakan sejak siang hingga sore hari mahasiswa dan akademisi dari berbagai kampus di DIY memilih turun ke jalan untuk melakukan penolakan revisi UU KPK. Mereka menilai keberpihakan pemerintah dan DPR dalam penindakan anti korupsi di Indonesia semakin lemah. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI