Dua OPD Bakal Berubah Nomenklatur

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya hanya akan melakukan perubahan kelembagaan pada nomenklatur kecamatan menjadi kemantren. Sedangkan kelurahan tetap seperti semula. Perda sebagai payung hukum kebijakan tersebut juga dipastikan akan tuntas akhir bulan ini.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Sarwanto, menjelaskan rancangan perda tersebut sudah dibahas bersama dewan sejak bulan lalu. "Posisi saat ini sudah mendekati final. Akhir bulan akan kami sampaikan ke Gubernur untuk proses evaluasi. Sehingga pada tahun depan sudah bisa dilakukan perubahan nomenklatur," jelasnya.

Baca juga :

Danais Rp 1,32 Trilyun Harus Sejahterakan Masyarakat DIY
Suhu Panas Landa DIY, Ternyata Ini Sebabnya

Selain merubah nama kecamatan menjadi kemantren, terdapat dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga berubah nomenklatur. Masing-masing ialah Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Perubahan kelembagaan itu salah satunya untuk memudahkan urusan Keistimewaan agar pengelolaannya lebih maksimal. Sarwanto menambahkan, khusus di jajaran kemantren nantinya juga diikuti perubahan nama jabatan di dalamnya. Di antaranya jabatan Camat diganti dengan Mantri Pamong Husodo dan jabatan Sekretaris Camat menjadi Mantri Anom.

Begitu juga seksi-seksi di bawahnya seperti Seksi Ketentraman dan Ketertiban menjadi Keamanan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kemakmuran, Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan menjadi Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial menjadi Sosial. Selain itu ada jabatan Praja untuk melaksanakan urusan Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

"Perubahan nomenklatur itu tidak merubah susunan di dalamnya maupun jumlahnya. Tetap 14 kecamatan seperti yang ada saat ini, menjadi 14 kemantren. Nama wilayahnya pun sama, yakni Kemantren Umbulharjo, Kemantren Kotagede dan lainnya," imbuh Sarwanto.

Terkait ketugasan, tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 25 Tahun 2019. Dalam pergub tersebut sudah diatur secara rinci ketugasan masing-masing jabatan untuk urusan Keistimewaan.

Dengan begitu, imbuh Sarwanto, justru urusan Keistimewaan akan dikelola secara lebih luas. Harapannya pelayanan ke masyarakat menjadi lebih meningkat dan semakin dirasakan. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI