Dua Peserta Magang Mengadu ke Presiden

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dua peserta pemagangan ke Jepang, Endri Wahyu Kurniawan dan Nanang Yuni Trianto mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pencekalan dan penyitaan pasport yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali. Pasalnya pencekalan dan penyitaan terhadap pasport kedua peserta pemagangan pada 3 Juli 2019 oleh pejabat imigrasi tidak memiliki dasar hukum yang dibenarkan. Untuk itu dua peserta pemagangan ke Jepang didampingi Arifin Wardiyanto, Pemantau Peradilan dan Pemerhati HAM independen mengadukan dan meminta perlindungan Presiden.

"Hal ini mengingat keterbatasan waktu yang dikeluarkanCertificate of Eligibility yang diberikan pemerintahan Jepang memiliki batas waktu yang ditentukan dan pemagangan adalah progam nasional," ujar Arifin kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Disebutkan, selama ini dasar pencekalan dengan adanya laporan Harno, pemilik LPK Yoga Mustika Persada karena pasport kedua peserta pemagangan tersebut masih disita dirinya. Bahkan pencekalan terjadi diduga oknum penyidik Polda DIY telah diperalat untuk menghambat  kedua pemagang tersebut mengikuti pemagangan ke Jepang.

Disebutkan, persekongkolan jahat terlihat saat Harno sebagai pelapor membuat laporan polisi pada 3 Juli 2019. Saat itu juga dua penyidik Polda DIY langsung memberikan permohonan pencekalan kepada Pejabat Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. Padahal prosedur pencekalan itu harus melalui Kapolri mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, kemudian melalui Dirjen Imigrasi meneruskannya ke Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai.

Untuk itu Arifin berharap Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Kapolri mencabut permohonan cekal terhadap kedua peserta pemagangan tersebut. Karena dengan adanya rekayasa perkara tersebut telah menghambat program pemerintah dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

Selama ini justru Harno yang melakukan tindak kejahatan dengan menipu belasan pemagang dengan janji akan memberangkatkan ke Jepang bila menyetor dana Rp 45 juta per orang. Tetapi ternyata dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta menahan paspor para pemagang sehingga tidak bisa berangkat mengikuti magang ke Jepang.

Karena tak bisa berangkat ke Jepang, keduanya lalu pindah melalui LPK Wakawashi Mandiri Indonesia. Tetapi ketika mengetahui kedua peserta pemagangan ke Jepang ini hendak berangkat, Harno membuat laporan ke Polda DIY terkait pasport yang digunakan selanjutnya penyidik melakukan permohonan pencekalan ke Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai. Padahal penyidik sendiri pada 3 Juli 2019 belum membawa atau menunjukkan surat perintah penyidikan, karena surat perintah penyidikan baru terbit pada 15 Juli 2019.

"Kami menilai rekayasa perkara ini sangat kentara sekali, karena pelapor dan terlapor alamatnya di luar Provinsi DIY dan locus delicti atau kejadian perkara juga di luar DIY, yaitu di Wonosobo Jawa Tengah. Seharusnya penyidik  Polda DIY tidak punya wewenang menangani perkara tersebut seandainya benar ada tindak pidana dalam pembuatan pasport di Kantor Imigrasi Wonosobo yang berhak menangani perkara l adalah Polda Jateng," tegas Arifin.

Sementara Perwakilan dari LPK Wakawashi Mandiri Indonesia, Muh Jaiz Muhtadii berharap agar Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai segera melepas dan mengembalikan paspor kedua peserta pemagangan ke Jepang. "Kami berharap masalah ini segera selesai dan berharap sebelum 18 Agustus 2019 sudah harus berangkat ke Jepang. Karena sudah dua tahun sejak 2017 pasport ditahan, uang tak dikembalikan sehingga tidak bisa berangkat ke Jepang," tegasnya.

Selain itu, kedua peserta pemagangan ke Jepang beserta empat korban lain telah melaporkan balik perbuatan Harno yang telah menggelapkan uang dari peserta pemagangan ke Jepang ke Polda DIY. Laporan tersebut dilakukan ke Polda DIY karena saat ini Kantor LPK Yoga Mustika Persada pindah di Jalan Damai Sariharjo Ngaglik Sleman. (Usa)

BERITA REKOMENDASI