Efektif Tahun Depan, Perubahan Nama Kecamatan Jadi Prioritas

YOGYA, KRJOGJA.com – Kendati payung hukum berupa peraturan daerah (perda) terkait organisasi perangkat daerah (OPD) sudah ditetapkan pada akhir tahun 2019 lalu, namun tidak serta merta langsung ditindaklanjuti. Perombakan OPD di Kota Yogya ditargetkan baru efektif mulai tahun depan. 

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menegaskan perombakan OPD akan diikuti dengan penataan pegawai atau aparatur sipil negara (ASN). "Setelah perda ini kan masih perlu ada penyesuaian juga. Mulai dari ASN dan sebagainya. Makanya nanti baru efektif Januari 2021," ungkapnya, baru-baru ini. 

Dalam perda terkait OPD tersebut akan ada banyak perubahan kelembagaan organisasi. Salah satunya pengurangan jumlah OPD akibat penggabungan beberapa urusan. Hal ini untuk menyesuaikan nomenklatur kelembagaan dengan pemerintah pusat. Otomatis para pegawai yang ada di dalamnya akan turut dirombak.

Oleh karena itu, imbuh Haryadi, agar perombakan OPD dapat berjalan efektif maka perlu ada analisis jabatan yang mendasarkan beban kinerja. Sehingga kebutuhan pegawai setelah perombakan OPD bisa langsung dipenuhi. "Prioritas saat ini merubah nomenklatur kecamatan menjadi kemantren sembari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Bagian Organisasi melakukan persiapan," jelasnya sembari menyebut perubahan nomenklatur kecamatan akan tuntas pada pertengahan tahun ini.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mendesak agar perubahan nama kecamatan tersebut segera dilakukan. Hal ini guna menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur terkait pengelolaan dana keistimewaan. Apalagi Kabupaten Kulonprogo sudah berhasil mengawalinya dan harus segera diikuti oleh Kota Yogya serta tiga kabupaten lain.

"Dana keistimewaan banyak yang digulirkan untuk kegiatan di wilayah. Kota Yogya harus siap menyambut kebijakan tersebut, salah satunya segera saja merubah nomenklatur kecamatan maupun kelurahan. Jangan sampai Yogya tidak siap," tandasnya.

Terkait perombakan OPD sesuai perda yang baru, menurut Dwi Candra, harus dilakukan dengan cermat. Apalagi ada beberapa OPD yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Kota Yogya. Salah satunya Dinas Kebakaran yang dulunya masih tipe B akan naik menjadi tipe A. Hal ini berkaitan dengan kondisi Yogya sebagai kota wisata sehingga urusan kedaruratan harus diprioritaskan.(Dhi)

BERITA REKOMENDASI