F-PKS Walk Out Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Fraksi PKS terpaksa walk out dari Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda penetapan perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda), Senin (13/09/2021). Walk out ini dilakukan lantaran Fraksi PKS merasa Raperda Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah hilang dalam Propemperda tersebut.

“Tidak dibuka voting untuk semuanya, sikap kami hanya dijadikan catatan. Semestinya ada mekanisme voting jika memang tidak menemukan keputusan melalui musyawarah mufakat,” terang Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalurmurti.

Menurutnya Raperda BPRS merupakan salah satu poin kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yang masuk dalam propemperda 2021.

Ia menjelaskan raperda BPRS memiliki dasar kajian akademis yang lengkap dan telah melalui tahapan harmonisasi di Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Selain itu Raperda juga serta selesai dikonsultasikan ke Biro Hukum DIY, sehingga seharusnya Perda BPRS sudah bisa segera melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan Raperda di pansus untuk menjadi Perda.

“Menyegerakan pembahasan Raperda BPRS ini seharusnya menjadi komitmen bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan perda RPJMD,” tutur Bambang

Namun, komitmen diatas kandas menyusul terbitnya surat no 188/4345 yang menyampaikan tentang usulan perubahan Propemperda, walikota telah menarik Raperda BPRS dari Propemperda 2021 secara sepihak. Menurutnya, penarikan sepihak itu tanpa didasari kajian akademis yang memadai sebagaimana kajian akademis saat pengajuan dulu.

Pandangan tersebut menjadi sikap dan keputusan Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta. Mereka melihat DPRD Kota Yogyakarta tidak boleh membiarkan begitu saja karena menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai bagian dari perumus kebijakan. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat tidak boleh hanya dijadikan sebagai stempel dari kemauan kepala daerah yang tidak dilandasi kajian akademis yang matang.

Rencana pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Kota Yogyakarta sendiri sudah melalui proses pengkajian yang mendalam, salah satunya adalah Kajian Kelayakan Usaha BPRS oleh Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa pendirian BPRS di Kota Yogyakarta dinilai menjanjikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan sudah dibuat kajian mengenai sinkronisasi dengan pelaksanaan UU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law.

Dalam catatan Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta juga menyebutkan pendirian BPRS akan melengkapi keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Yogyakarta akan menambah pilihan masyarakat dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi dan industri.

“Apalagi berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia oleh OJK dalam lima tahun terakhir pertumbuhan BPRS cukup menjanjikan baik dalam hal pertumbuhan Aset, Pembiayaan yang diberikan maupun Dana Pihak Ketiga. Jadi, tidak ada alasan mendasar penarikan raperda itu, masyarakat akan mengetahui bahwa pencabutan BPRS adalah cara arogan dan ugal-ugalan,” tandas Bambang.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko beralasan, permintaan Fraksi PKS tersebut tak diatur dalam aturan persidangan. Apalagi Raperda tersebut merupakan inisiatif dari eksekutif.

Danang mengibaratkan, seperti seseorang yang hendak menjahitkan baju ke tukang jahit. “Sudah datang lengkap, dengan bahannya, tinggal dijadwalkan kapan dijahit, tapi tiba-tiba ditarik lagi, apa tukang jahitnya bisa ngondeli,” katanya.

Politisi PDIP itu pun meminta kepada semua alat kelengkapan DPRD yang tidak setuju dengan kebijakan eksekutif untuk memanfaatkan haknya. Bisa melalui hak angket, interpelasi maupun menyatakan pendapat. Karena yang memutuskan mencabut adalah Walikota. “Silahkan dipakai saja haknya, jangan malah menyandera kepentingan publk,” ujarnya. (*)

BERITA REKOMENDASI