Fasilitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Diminta Dipantau

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan klinik di Sukoharjo tidak mengalami gangguan dan tetap tercover BPJS kesehatan. Pemkab Sukoharjo menjamin penuh pemenuhan hak masyarakat dengan penyediaan fasilitas. Kalaupun ada yang tidak melayani BPJS disebabkan karena rumah sakit tersebut sedang bermasalah internal.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Kamis (10/01/2018) mengatakan, pelayanan kesehatan di Sukoharjo tetap berjalan normal dan belum ada laporan masalah berkaitan dengan BPJS. Rumah sakit tetap menerima pasien BPJS kesehatan seperti biasa tanpa ada kendala. Meski demikian bupati meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk terus memantau perkembangan kondisi pelayanan.

"Belum ada laporan masuk soal keluhan pelayanan BPJS kesehatan di rumah sakit terhenti. Pelayanan di Sukoharjo masih lancar," ujarnya.

Seperti diketahui dibeberapa daerah sempat ditemukan kendala pemutusan pelayanan BPJS disejumlah rumah sakit dan klinik berobat. Penyebabnya karena terkendala masalah akreditasi. Pemerintah memberikan aturan tegas dan wajib ditaati.

"Kalau memang ketentuan pemerintah soal akreditasi maka rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain di Sukoharjo tetap harus memenuhi. Intinya pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus berjalan," lanjutnya.

Bupati mengatakan, Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan seperti klinik tersebar disejumlah wilayah. Bahkan ada satu diantaranya memiliki fasilitas berstandar internasional berada di kawasan Solo Baru, Grogol.

"DKK harus rutin melakukan kontrol agar pelayanan tetap dapat berjalan lancar. Sebab BPJS kesehatan sesuai program pemerintah sangat diharapkan masyarakat," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo bahkan sudah mendukung program pemerintah dengan menjalankan pelayanan kesehatan gratis untuk difabel. Semua disabilitas di Sukoharjo atau sebanyak 5.261 orang dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sepenuhnya dibiayai APBD Kabupaten Sukoharjo.

Pelayanan kesehatan gratis untuk difabel sudah lama dijalankan Pemkab Sukoharjo. Sebelumnya program yang dipakai yakni Kartu Difabel sekarang berganti nama menjadi KIS bagi difabel yang dibiayai menggunakan APBD Sukoharjo.

Plt Kepala DKK Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, sudah melakukan pemantauan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan klinik di Sukoharjo. Hasilnya diketahui pelayanan tetap berjalan lancar seperti biasa tanpa kendala.

Kalaupun ada yang terkendala lebih disebabkan karena masalah internal seperti di Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Pabelan, Kartasura. Fasilitas BPJS disana dihentikan sudah lama karena sengketa rumah sakit dan izin operasional sudah habis.

Syarat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap dipenuhi oleh DKK Sukoharjo. Termasuk berkaitan dengan ketentuan BPJS kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan klinik berobat. (Mam)

BERITA REKOMENDASI