Forpi Yogyakarta Ingatkan Pemkot soal Pemberian Bantuan Hukum

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pejabatnya yang sempat dimintai keterangan oleh KPK. Yakni Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Aki Lukman.

Diketahui, Aki dan Ketua Pokja Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta, Baskoro dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus dugaan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan. Forum Pemantau Independen (forpi) kota Yogyakarta ikut bersuara.

"Mengingatkan kepada pimpinan kepala daerah di Pemkot kota untuk mempertimbangkan segala aspek dalam pemberian bantuan hukum jika nantinya status hukum yang bersangkutan menjadi tersangka atau terdakwa," kata koordinator Forpi kota Yogya, Baharuddin Kamba dalam keterangannya. Jum'at (23/08/19).

Menurutnya, jika Pemkot Yogya memberikan bantuan hukum (kepada rekan ASN yang dimintai keterangan KPK) yang berkaitan dugaan suap proyek rehabilitasi SAH, haruslah dipertimbangkan secara matang. Kamba menyebut jangan sampai ada kecemburuan.

"Dalam memberikan bantuan hukum nantinya haruslah dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai muncul kecumburan pada ASN di Pemkot kota yang pernah tersangdung kasus korupsi, tidak diberikan bantuan hukum, seperti kasus korupsi Pergola yang saat itu melibatkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Irfan Susilo," ucapnya.

Forpi Kota Yogya sepakat menjunjung asas praduga tak bersalah yang dikatakan oleh Walikota Yogya Haryadi Suyuti yang kaitanya dengan uang Rp 130 juta yang disita KPK saat penggeledahan dirumah ASN. Kata Kamba, biarkan KPK bekerja sesuai dengan tugasnya. 

"Apakah uang tersebut merupakan hasil suap atas kasus yang sedang ditangani KPK atau pemberian dari pihak lain sebelum kasus ini mencuat. Ini yang harus didalami lebih dalam," terangnya.

Forpi Kota Yogya juga mendesak kepada KPK agar mengusut tuntas kasus ini. Siapapun nantinya yang terlibat dalam kasus ini seharusnya juga diproses hukum tanpa tebang pilih. (Ive)

BERITA REKOMENDASI