Gaji DPRD DIY Tidak Naik Tahun Ini, Begini Kata Wakil Rakyat

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Gaji anggota DPRD DIY dipastikan tidak mengalami kenaikan di tahun 2022. Selain itu, adanya Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang di dalamnya mengatur biaya honorarium, perjalanan dinas hingga biaya rapat berpotensi menurunkan pendapatan para legislator wakil rakyat.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan dewan tidak mempermasalahkan terkait tidak naiknya gaji dan aturan presiden untuk efisiensi anggaran tersebut. Menurut dia, hal ini sejalan dengan apa yang terus diupayakan DPRD DIY, yakni bagaimana penganggaran efektif untuk mengungkit ekonomi setelah terjangan pandemi Covid-19.

“Teman-teman di dewan tetap semangat bekerja dan juga ini bentuk solidaritas kepada masyarakat dalam pemulihan ekonomi. Hal-hal ini terus menjadi pembicaraan harian di DPRD DIY, bagaimana penganggaran yang lebih efektif untuk mengungkit ekonomi dan bangkit bersama masyarakat setelah pandemi covid ini. Kami konsen melalui pembahasan apbd maupun program program pokok pikiran DPRD yang sebagian besarnya ke sektor ekonomi UMKM baik di pedesaan maupun perkotaan,” tandas Huda, Rabu (12/1/2022).

Huda juga mengatakan, fokus DPRD DIY kini kembali mengarah ke sektor infrastruktur yang sejak dua tahun terakhir diabaikan. Urgensi penganggaran infrastruktur harus dibahas karena cukup banyak mengganggu masyarakat secara luas.

“Jalan jalan banyak rusak sehingga warga komplain, bahkan ada yang sampai menimbulkan kecelakaan. Dua tahun ini APBD drop dan infrastruktur terpaksa mengalah untuk penanganan Covid. Dewan memperbanyak bertemu warga, menyerap aspirasi, sosialisasi Perda dan reses,” sambungnya.

Sebagai informasi, di DIY penggajian DPRD DIY merunut pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan tersebut dewan berhak atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan dan tunjangan pendukung lainnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI