Gaji Perangkat Desa Setara PNS IIA

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana Pemerintah Pusat terkait kebijakan penyesuaian gaji perangkat desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IIA memiliki dampak positif dan negatif. Meski adanya kebijakan penyesuaian gaji itu sempat menjadi pembahasan serius di level pemerintah daerah, termasuk DIY. Namun pemerintah daerah masih menunggu kepastian kebijakan yang menjadi dasar pemberlakuan gaji pamong desa tersebut dari pusat, mengingat sampai saat ini belum ada keputusan resmi.

”Terus terang saya baru mendengar informasi tentang rencana kebijakan penyesuaian gaji perangkat desa setara dengan golongan IIA jadi belum bisa berkomentar banyak. Hanya saja, secara umum ia mengatakan ada beberapa perubahan kebijakan. Terutama terkait dengan status perangkat desa maupun gaji yang tidak boleh dobel karena berhubungan aset-aset. Sehingga nantinya ada kemungkinan aset-asetnya akan ada pergeseran,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Setda DIY Tavip Agus Rayanto.

Tavip mengungkapkan, kompetensi para perangkat desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia cukup beragam. Apabila nantinya perangkat desa itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara otomatis harus menaati aturan yang ada.

Seperti adanya jam kerja, jam dinas dan peraturan disiplin, sistem penilaian, sistem pengawasan serta beberapa aturan lain. Meski untuk sistem penilaian, pengawasan dan lain-lainnya memang belum berlaku begitu ketat.

Namun ada hal penting dan mendasar yang harus dievaluasi misalnya berkaitan dengan gaji. Karena saat ini pamong desa juga mendapat tanah bengkok di samping mendapat penghasilan tetap (Siltap).

Jika beralih menjadi ASN maka hal tersebut sudah tidak diperkenankan lagi karena berarti ada pembiayaan dobel. Artinya nanti akan ada pengalihan aset. Bisa jadi penghasilan pamong bisa berubah.

”Apabila nantinya perangkat desa dibuat setara dengan PNS golongan II A kalau sepemahaman saya mereka akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berbeda dengan sekarang, dimana perangkat desa adalah otonom artinya atasannya adalah masyarakat. Sehingga di tata pemerintahan tidak mengenal career path (karier kerja). Kalau ASN karier kerjanya ada jenjang di mana dari IIA, kemudian dinilai untuk dinaikkan menjadi golongan yang lebih tinggi,” jelas Tavip. (Ria)

BERITA REKOMENDASI