Gaji PNS Muslim Dipotong Untuk Zakat, Mahfud MD: Itu Dzolim Namanya

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) pungutan zakat wajib 2,5 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim yang dikemukakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifudin mendapat tanggapan dari berbagai pihak baik yang pro maupun kontra. Kali ini pendapat muncul dari pakar hukum tata negara, Prof Mahfud MD yang mengungkapkan ketidaksetujuan pada rencana pemerintah tersebut. 

Kepada wartawan saat ditemui di kampus Pascasarjana UII Sabtu (10/2/2018) Mahfud menyatakan rencana pemerintah tersebut dinilai sebagai hal dzalim karena tidak memenuhi unsur Nisab dan Haul. Menurut Mahfud, gaji PNS yang diterimakan setiap bulan tidak pernah memenuhi kedua unsur tersebut saat diendapkan dalam periode satu tahun. 

“Menurut saya harus dipilah karena kalau golongan 3,2 dan 1 itu tidak mungkin memenuhi unsur Nisab dan Haul. Zakat itu syaratnya Nisab yakni senilai 85 gram emas atau saat ini Rp 49 juta dan harus mengendap atau Haul paling tidak dalam satu tahun,” ungkapnya. 

PNS dengan golongan tersebut menurut Mahfud tidak pernah mengendapkan gaji dengan minimal nilai Rp 49 juta lantaran memiliki pengeluaran yang didasarkan pada pendapatan bulanan. “Misalnya saja gaji saya Rp 10 juta harus bayar cicilan rumah, mobil dan sekolah anak paling sisa Rp 2,5 juta saja dan ketika dijumlahkan tak sampai Rp 49 juta dalam setahun, itu kan dzolim namanya kalau dipaksa,” sambung pria yang juga penasihat Gubernur DIY ini. 

Mahfud berpendapat bawasanya negara tak perlu terlalu ikut campur terkait zakat meski untuk pekerjanya sekalipun. Terlebih, para PNS merupakan pegawai yang begitu takut akan hierarki jabatan. 

“Pegawai itu kan sangat takut, tidak berani memotong hierarki jadi harus taat pada keputusan pimpinan meski sebenarnya keberatan. Kalau sudah begitu kan berarti pendzoliman. Intinya kalau tidak masuk syarat Nisab dan Haul jangan dilakukan,” tegasnya. 

Apabila nantinya memang harus diberlakukan dengan asas sukarela, Mahfud menilai bila pemerintah tak perlu mengeluarkan Perpres terkait pungutan zakat 2,5 persen tersebut. “Lebih baik taruh saja surat pernyataan di bank atau lembaga pembayaran gaji, jadi tiap bulan kalau mau dipotong sekian persen maka orang yang bersangkutan tinggal tanda tangan, kalau mau silahkan tidak mau tidak apa-apa, itu baru sukarela,” pungkasnya. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI