Gapensi Kota Yogyakarta Janji Bagi Informasi Proyek ke Anggotanya

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Yogyakarta resmi memiliki kepengurusan baru periode 2019-2024. Kepengurusan baru di bawah ketua H Haryanto pun berjanji akan memperbaiki akses informasi untuk seluruh anggota yang selama ini dirasa terputus.

Haryanto mengungkap selama ini anggota terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tak menerima manfaat atas keanggotaan Gapensi Kota Yogyakarta. Adanya persaingan menurut dia menjadi dasar hingga akhirnya akses informasi hanya dikuasai beberapa pihak saja.

“Karena itu kepengurusan kami ini tujuan awalnya untuk bersinergi lagi dengan stakeholder terkait di Kota Yogyakarta termasuk terpenting seluruh anggota. Selama ini berjalan sendiri-sendiri termasuk saat pelelangan proyek, tidak semua informasi sampai di anggota,” tutur Haryanto, Sabtu (20/11/2019).

Gapensi Kota menyadari selama ini banyak informasi yang tak tersampaikan dengan baik ke para anggota. Update sertifikasi ISO hingga aturan K3 konstruksi Kementrian Ketenagakerjaan sebagai syarat ikut lelang proyek kerap tak diketahui anggota yang membuat proyek hanya dikuasai orang-orang tertentu saja.

“Ini tugas kami untuk menciptakan anggota agar lebih mandiri, profesional, tangguh dan unggul. Kami akan buat program kerja dan semua akan kami rangkul seperti Pemerintah Kota, Provinsi dan stakeholder terkait lainnya. Kami ingin anggota mendapatkan manfaat bukan hanya hanya syarat saja gabung Gapensi,” lanjutnya.

Sementara terkait kasus korupsi proyek Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu Gapensi Kota menilai hal tersebut merupakan pelajaran berharga bagi para kontraktor di Kota Yogyakarta agar tak melakukan langkah yang keliru. Kepengurusan baru pun berkomitmen untuk memantau seluruh anggotanya dalam menjalankan pekerjaan.

“Kasus kemarin dari luar memang pemborongnya, tapi untuk kami juga jadi pelajaran berharga agar selalu mengikuti aturan yang berlaku. Untuk proyek yang menggunakan APBN atau APBD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat teliti mengecek, jadi kami ingin sesuai aturan dan pula proyeknya untuk masyarakat, jadi sebisa mungkin baik,” sambung sekretaris umum Gapensi Kota Yogyakarta, Jani Sulistyo. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI