GKR Hemas : Kelembagaan DPD Harus Diperkuat

YOGYA, KRJOGJA.com – Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas kembali menegaskan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus diperkuat. Karena sebetulnya, baik DPD RI dengan DPR RI memiliki peran yang sama. Apalagi kedua lembaga tersebut sama-sama representasi dari perwakilan rakyat.
"Fungsi kelembagaan DPD RI harus terus diperkuat," ujar GKR Hemas yang kembali terpilih keempat kalinya menjadi anggota DPR RI dari daerah perwakilan DIY, Minggu (14/7).
Permaisuri dari Sultan Hamengku Buwono X ini mengapresiasi hasil penelitian dan disertasi anggota terpilih DPD RI dari Jateng, Abdul Kholik mengenai Sengketa Kewenangan antara DPD RI dengan DPR RI. Dengan disertasi tersebut, Abdul Kholik meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. "Saya sampaikan selamat. Penelitian dan disertasi itu merupakan sumbangan besar bagi DPD RI dan ketatanegaraan Indonesia. Saya setuju sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap disertasi dan pemikiran Pak Abdul Kholik," kata GKR Hemas.
GKR Hemas menjadi senator sejak lembaga DPD dibentuk pada periode pertama 2004-2009. Ketika itu, dia terpilih dengan persentase suara pemilih tertinggi se-Indonesia. Prestasi itu terus dia pegang hingga sekarang. Empat kali terpilih dengan persentase suara selalu tertinggi dibandingkan semua anggota DPD RI.
Pada periode pertama, namanya meroket karena mengusulkan perubahan kelima UUD 1945. "Amendeman UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat kewenangan DPD agar lebih bermanfaat bagi daerah," tegasnya.
Abdul Kholik meraih doktor ilmu hukum dengan predikat memuaskan (cum laude). Dia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji yang dipimpin Prof Dr H Gunarto dengan promotor Prof Dr Arifinn Hoesein dan ko-promotor Dr Hj. Widayati dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Unisula Semarang, Sabtu (13/7).
"Penelitiannya menghasilkan penemuan teori tentang bikameral fungsiona," kata Prof Dr Gunarto yang juga Dekan FH Unisula itu.
Disertasi Kholik berjudul "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia". Penelitiannya menyimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan negara antara DPD RI dengan DPR RI. DPD menganggap DPR telah mereduksi, mendegradasi, mendelegitimasi dan menghambat kewenangan legislasinya. Dengan demikian, tidak dapat melaksanakan  fungsinya secara optimal. "Sedangkan DPR berpandangan kewenangan legislasi DPD terbatas sesuai dengan ketentuan dalam UUD-NRI Tahun 1945," tutur Kholik.
Akibat sengketa kewenangan itu, pelaksanaan sistem ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945 menimbulkan hubungan antarlembaga negara yang tidak sinergis dalam menerapkan sistem bikameral antara  DPD dengan DPR.  "Pilihan sistem bikameral yang lemah menempatkan kewenangan DPR lebih kuat dibandingkan DPD sebagai hasil kompromi," katanya. (Jon)

 

BERITA REKOMENDASI