Gubernur-Wagub DIY Dilantik Sore Ini

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah Pusat akhirnya memajukan jadwal pelantikan Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022. Semula pelantikan akan dilaksanakan 16 Oktober 2017 mendatang, namun keputusan terakhir diubah menjadi Selasa (10/10) sore ini sekitar pukul 16.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

Keputusan final pelantikan tersebut disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dengan dimajukannya jadwal pelantikan tersebut, maka tidak ada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DIY, karena pelantikan dilakukan sebelum habisnya masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY periode 2012-2017. Pelantikan di Jakarta dilakukan karena Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY tidak mengatur mengenai lokasi pelantikan oleh Presiden.

"Kami tidak ingin ada celah hukum yang memberi kesempatan kepada siapa pun untuk mempermasalahkan keabsahan pelantikan di kemudian hari. Argumen ini penting dikemukakan," ujar Pratikno kepada KR, Senin (9/10) sore melalui telepon seluler.

Keputusan tersebut mengakhiri polemik yang ada mengenai pelantikan Gubernur dan Wagub DIY yang habis masa jabatan periode 2012-2017 pada 10 Oktober ini, akan dilakukan 16 Oktober mendatang bersamaan dengan pelantikan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Pratikno, ada beberapa alasan pelantikan dilakukan di Jakarta. Pertama, karena Pasal 163 UU 8/2015 tentang Perubahan UU Pilkada (UU 1/2015) mengatur pelantikan gubernur dan wagub oleh presiden di Ibukota Negara. Juga karena Pasal 199 UU Pilkada mengatur ketentuan dalam UU Pilkada juga berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan pada sejumlah daerah khusus/istimewa lainnya termasuk DIY.

Karenanya, menurut Mensesneg, lokasi pelantikan berlaku UU Pilkada (Pasal 163). Menurutnya, perujukan pada term 'penyelenggaraan pemilihan' pada Pasal 199 untuk mengecualikan lokasi pelantikan Gubernur DIY, tapi tidak untuk kabupaten-kabupaten lain di DIY agak terlalu dipaksakan walau Gubernur DIY tidak dipilih melalui Pilkada.

"Karena dilantik sore, kesannya pemerintahan di DIY menjadi kosong sebab periode 2012-2017 habis 10 Oktober pukul 00.00. Tapi ingat, DIY ini istimewa sehingga tidak perlu Pelaksana Tugas (Plt). UUK tidak mengenal Plt," tandas Pratikno sembari menyebutkan, dalam pelantikan ini seluruh anggota DPRD DIY juga berangkat ke Jakarta. Semua kebijakan dan keputusan ini diambil dan dilakukan, demi Ngarsa Dalem, demi DIY dan demi Indonesia tercinta.

Disebutkan, sebenarnya bisa dilantik di Yogya, tetapi sebagaimana peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mendagri dalam Sidang DPRD. "Apa yang dilakukan kali ini adalah demi kebaikan Ngarsa Dalem dan kebaikan DIY tentunya," tambah Pratikno.

Jika ada yang mempersoalkan bila 5 tahun silam dilantik di Yogya harus diakui, tambahnya, peraturan yang sekarang dipakai ini benar-benar peraturan baru. "Lha aturan-aturane anyar tenin," katanya dalam bahasa Jawa. Pemerintah berusaha disiplin dan taat aturan dengan alasan tadi.
"Kami tidak ingin ada celah hukum yang memberi kesempatan kepada siapa pun untuk mempermasalahkan keabsahan pelantikan di kemudian hari," ucapnya.

Kepastian soal pelantikan Gubernur dan Wagub DIY baru diterima Pemda DIY, Senin (9/10/2017) sekitar pukul 15.30 WIB. Walaupun kepastian soal pelantikan terkesan mendadak, tapi secara prinsip Pemda DIY mengaku siap melaksanakan keputusan tersebut.

"Memang sampai Senin (9/10/2017) dinamika soal kepastian tanggal pelantikan Gubernur dan Wagub DIY masih bergerak terus. Sampai akhirnya pada Senin sore kemarin sekitar pukul 15.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta, Selasa (10/10/2017)," kata Sekda DIY Gatot Saptadi.

Gatot mengatakan, meski informasi kepastian pelantikan tergolong cukup mendadak, pihaknya siap untuk melaksanakan dan bertekad melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sejak awal Pemda DIY sudah berkomitmen, kapan dan di mana pun pelantikan, siap untuk melaksanakannya.

Senin siang, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengaku belum mendapatkan informasi resmi (formal) tentang kepastian pelantikan. Walaupun dirinya sempat bertemu Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono di Gedhong Wilis Kepatihan, namun. tidak ada pembicaraan soal tanggal pelantikan. Karenanya, Sultan menyerahkan soal tempat dan tanggal pelantikan sepenuhnya kepada Presiden.

Sebelumnya sempat beredar informasi dari Dirjen Otda Sumarsono usai bertemu Sultan HB X dan Sekda DIY, yang menyebutkan pelantikan akan dilakukan 16 Oktober di Jakarta sekitar pukul 10.00 oleh Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan pelantikan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Pelantikan gubernur boleh mundur tetapi tidak boleh maju. Karena masa jabatan Gubernur DKI baru habis 15 Oktober 2017, maka DIY yang mundur agar dilantik bersamaan. Sesuai kesepakatan, rencananya dilakukan 16 Oktober," jelasnya.

Perwakilan pihak Kraton Yogyakarta, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kraton Yogyakarta GKR Condrokirono mengaku baru mendapatkan informasi perihal pelantikan ayahandanya sebagai Gubernur DIY, Senin sore.

"Iya, Selasa pelantikannya di Jakarta dan saya baru mendapat kabar sore tadi. Ini baru menyiapkan segala keperluann untuk besok karena semua ikut baik putri, menantu maupun cucu beliau," kata Gusti Condrokirono.

GKR Condrokirono mengatakan, tidak ada persiapan khusus dari pihak keluarga untuk acara pelantikan tersebut. Pihaknya hanya berharap prosesi acara berjalan lancar dan sukses.

"Sebelumnya kita tenang-tenang saja karena pelantikan masih tanggal 16 Oktober, tadi begitu dikasih tahu kalau pelantikannya jadi 10 Oktober sore, langsung panik cari tiket pesawat," ungkap putri kedua Sultan HB X itu.(Fsy/Ria/Ira)

 

BERITA REKOMENDASI