Guru Besar UII Pembicara Diskusi Juga Menjadi Korban Teror

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengecam tindakan intimidasi dan ancaman teror pada panitia penyelenggara serta narasumber diskusi ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ yang terjadi Jumat (29/05/2020). Diskusi daring tersebut akhirnya urung dilaksanakan karena pertimbangan faktor keamanan.

Rektor UII, Prof Fathul Wahid menyatakan bawasanya kegiatan diskusi tersebut murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tujuan makar. Tema pemberhentian presiden dari jabatannya merupakan isu konstitusional yang wajib disampaikan pada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Konstitusi.

UII merasa harus menyatakan pandangan lantaran salah satu guru besarnya yakni Prof Nimatul Huda sedianya menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Namun, Nimatul justru menjadi korban intimidasi bahkan diketahui hingga didatangi rumahnya sejak Kamis (28/05/2020) lalu.

“Tindakan intimidasi sangat mungkin membunuh demokrasi dan ini tidak bisa dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat. Diskusi belum dilakukan, materi belum disampaikan bagaimana mungkin bahwa kegiatan berujung makar sudah disampaikan. Sivitas akademika UII merasa prihatin dengan kejadian intimidasi yang terjadi,” tandas Fathul pada wartawan Sabtu (30/5/2020).

Tindakan intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi menurut Fathul adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi oleh hukum demi tegaknya HAM dan kebebasan akademik. Karena itu sivitas akademika UII meminta adanya tindakan tegas dari penegak hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi berdasar peraturan perundangan.

“Sivitas akademika UII pun menyampaikan pernyataan tegas terkait adanya intimidasi pada penyelenggara dan narasumber. Di sisi lain, UII juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap panitia penyelenggara, narasumber dan keluarga sekaligus memproses serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku,” tegas Rektor.

UII juga meminta Komnas HAM dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan terselenggaranya kebebasan akademik demi menjamin Indonesia tetap dalam rel demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. “Pernyataan sikap ini adalah bukti bahwa sivitas akademika UII tak lelah mencintai Indonesia untuk tetap menjadi bangsa dan negara yang bermartabat dan demokratis,” tutup Fathul.

Sebelumnya, diskusi daring mahasiswa Fakultas Hukum UGM dari komunitas Constitutional Law Society (CLS) pada tanggal 29 Mei 2020 dengan tema ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ dibatalkan. Faktor keamanan menjadi penyebab utama karena mahasiswa dan keluarganya mendapat ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI