Haji Ditunda, Tak Ada Calhaj Protes

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kabid PHU Kanwil Kemenag) DIY, Drs H Sigit Warsita MA merasa bersyukur, tidak ada jemaah calon haji DIY yang protes terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji 2020. Artinya, mereka bisa menerima kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020.

“Belum ada yang komplain satu jamaahpun yang menyayangkan kenapa KMA keluar. Artinya jemaah kita trima dan nrima ketika pemberangkatan haji tahun ini dibatalkan. Alhamdulillah semua menerima,” kata Sigit Warsito.

Hal itu disampaikan saat melakukan silaturahmi dengan pengurus, pembimbing, dan para calon ketua rombongan (Karom) KBIHU Hajar Aswad di RM Ny Suharti Gedongkuning, Jumat (12/06/2020). Pada kegiatan yang bertitel ‘Info Haji Terbaru 2020’ ini Kabid PHU menyampaikan perkembangan setelah dikeluarkannya PMA 494 yang kemudian diikuti aturan turunnya, yaitu Surat Edaran (SE) Dirjen PHU serta penjelasan Direktur Bina Haji dan Direktur Pelayanan Dalam Negeri sebagai penjelasan atau implementasi PMA.

“Tadi Pak Imam Mujiyono juga menjelaskan, seandainya saja nanti tetap ada pemberangkatan haji, maka KBIHU Hajar Aswad tidak akan mengirim jemaah. Ini sangat melegakan. Alhamdulillah,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua Umum KBIHU Hajar Aswad Drs H Imam Mujiyono MA, menjelaskan, para jemaahnya tidak apa-apa tahun ini tidak ada pemberangkatan haji. Misalnya saja nanti ada pemberangkatan, maka tidak berangkat. Hal ini demi keamanan mengingat mayoritas jemaah sepuh, usia, dan membahayakan kesehatan jika berangkat.

“Andai saja tahun ini tetap ada haji, kami akan ajak jemaah untuk tidak berangkat. Ikut tahun depan saja, mengingat kondisi dan situasi. Kami mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jemaah. Demi keamanan, sekarang tidak nyaman dan sulit untuk tidak terganggu kalau dipaksakan berangkat,” jelasnya.

Pada kesempatan ini Sigit Warsita juga menjelaskan, pada tahun 2020 ini calhaj DIY yang berhak melunasi 3.116 orang. Pada masa pelunasan tahap I yang melunasi 2.672 orang dan 444 orang tidak melunasi. Mereka selanjutnya jadi prioritas utama pemberangkatan tahun 2021 setelah dikurang yang melunasi tahap 2. Sedang yang melunasi tahap 2 ada 317, sehingga masi sisa kuota 127 yang tidak melunasi tahap 2.

“Yang berhak lunasi tahap 2, dari 444 yang melunasi ada 317, terdiri 202 jemaah tahap 1, penggabungan suami istri 75, penggabungan anak dan orangtua 38 dan penyandang disabilitas 2 orang, sehingga yang berhak lunas tetapi tidak melunasi tahap 2 ada 242. Jadi kuota yang tersedia untuk tahun depan hanya 127,” paparnya.

Untuk calhaj cadangan yang sudah melunasi tetap cadangan. Mereka akan diberangkatkan jika masih ada kuota tersedia. Sementara itu yang menarik setoran lunasnya, sekitar Rp 11 juta, tetap tidak kehilangan hak berangkat. Untuk di DIY yang sudah mengajukan penarikan setoran lunas 6 orang, 5 dari Kota Yogyakarta dan satu orang dari Sleman. Tahun depan keenam orang ini harus melakukan pelunasan menyesuaikan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Untuk petugas haji daerah dan pembimbing unsur KBIHU, yaitu 27 orang PHD dan 4 orang pembimbing dari KBIHU), sudah melakukan pelunasan semua. Namun oleh PMA 494 statusnya dibatalkan dan nantinya setoran dikembalikan ke Pemda.

“Mereka untuk penyelenggaraan haji tahun depan dapat diusulkan kembali. Insya Allah kami akan tetap mengupayakan agar diusulkan kembali. Namun itu domain kewenangan Gubernur,” tambah Sigit.

Dijelaskan juga keputusan pemerintah tidak memberangkatkan haji dengan visa Mujamala maupun Furada. Menurut Sigit, pemerintah akan tegas terkait hal ini.

Akan dilakukan pengawasan lintas sektoral, sehingga tidak akan lolos saat pemeriksaan imigrasi. Karena itu ia menyarankan agar jika ada oknum memanfaatkan kesemapatan ini dengan menawarkan visa Mujamala atau Furada agar tidak percaya. Sebab nantinya akan repot. (Fie)

BERITA REKOMENDASI