Hak Angket DPR Tidak Sesuai UU KIP

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Hak angket yang diajukan DPR RI kepada KPK tidak hanya mengundang reaksi keras di tengah masyarakat. Pasalnya rencana DPR membuka hasil pembicaraan saksi kasus e-KTP dirasa hanya merupakan kepentingan sebagian angggota DPR dan bukan representasi keinginan rakyat yang diwakilinya.

"Saya sendiri melihat dampak hak angket ini justru sarat kepentingan politis. Bahkan lebih penting lagi hak angket tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan, terutama Pasal 17 huruf A No 1 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," tegas Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DIY Dewi Amanatun Suryani kepada KRJOGJA.com, Sabtu (06/05/2017).

Dijelaskan Dewi berdasar regulasi tersebut, hasil penyidikan KPK pada saksi kasus e-KTP masuk kategori informasi yang dikecualikan. Artinya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

"Karena Kasus e–KTP masih dalam tahapan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, keberadaan saksi dan barang bukti menjadi penting untuk diamankan. Lembaga negara apapun tidak dapat mengintervensi sesuai undang-undang yang berlaku. Masih di pasal 17 No 4 UU KIP, informasi publik tersebut dikecualikan karena membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya," papar Dosen Administrasi Publik Univesritas Aisyiyah Yogyakarta tersebut.

Sebab itulah menurut Dewi, DPR hendaknya menjadi contoh Badan Publik yang mengedepankan pengambilan kebijakan secara baik dan berdampak luas bagi masyarakat. Sebelum mengambil keputusan, hendaknya dipikirkan kembali motif atau latar belakangnya. Selain itu keputusan yang diambil juga harus memiliki tujuan agar tidak sia-sia. (R-7)

BERITA REKOMENDASI