Hampir Melampaui Target, Capaian PBB Dinilai Lebih Baik

YOGYA, KRJOGJA.com – Capaian atau realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya tahun ini dinilai lebih baik. Sejengkal lagi atau tidak sampai akhir tahun, hasil capaian bahkan mampu di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 82,5 miliar.

Menurut Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Santoso, saat jatuh tempo pada 30 September 2019 lalu, realisasi PBB sudah di atas 90 persen. "Pergerakan saat ini sepertinya sudah mencapai target. Realisasinya cukup bagus, sehingga sampai akhir tahun kami pun optimis bisa di atas target," tandasnya, Sabtu (19/10).

Salah satu yang mendongkrak pencapaian PBB ialah program penghapusan denda bagi wajib pajak yang membayarkan selama bulan Agustus. Program remisi denda PBB untuk menyemarakkan HUT RI tersebut meski baru pertama kali digelar namun mampu menyumbang realisasi yang cukup tinggi, mencapai Rp 4,7 miliar. Padahal bulan biasa realisasi PBB hanya sekitar Rp 2 miliar.

Santoso menyebut, program remisi denda PBB selama Agustus kini akan dipertimbangkan untuk digelar secara rutin. Hal ini guna memberikan edukasi kepada wajib pajak agar tertib membayarkan PBB sebelum masa jatuh tempo. "Selain penghapusan denda selama Agustus, kami juga rutin menggencarkan jemput bola hingga tingkat RW tiap Rabu sejak April sampai mendekati jatuh tempo," imbuhnya.

Santoso berharap, kebiasaan sebagian besar wajib pajak yang menunggu jatuh tempo untuk membayarkan PBB bisa dihilangkan, sehingga begitu menerima SPPT PPB kewajibannya bisa segera ditunaikan tanpa harus menunda-nunda waktu. Karena ketika dibayarkan usai jatuh tempo akan dikenai denda sebesar dua persen dari nilai ketetapan.

Total ada 94.538 lembar SPPT PBB yang diterbitkan tahun ini. Nilai ketetapannya mencapai Rp 95,11 miliar. Meski yang ditargetkan
Rp 82,5 miliar namun target tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 78,7 miliar. Selain melalui program jemput bola tiap Rabu, wajib pajak juga bisa membayarkan PBB melalui Kantor Pos, BPD DIY, BNI dan BRI. Hanya saja untuk pembayaran melalui Kantor Pos, BNI dan BRI wajib pajak akan dikenai biaya administrasi. Besaran biaya administrasi tersebut bervariasi tergantung dari kebijakan perbankan. (Dhi)

 

BERITA REKOMENDASI