Harapan Hidup Tingggi Berpotensi Banyak Lansia Telantar

YOGYA, KRJOGJA.com – Usia Harapan Hidup penduduk DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia, mencapai 74,82 tahun pada 2018. Dampaknya, DIY juga menjadi provinsi dengan persentase populasi Lanjut Usia (Lansia)tertinggi secara nasional. Persentase jumlah lansia di DIY diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan hal ini tentu akan memunculkan persoalan kompleks jika tidak ditangani.

Proyeksi peningkatan populasi penduduk lansia di DIY berisiko membebani penduduk usia produktif (rasio ketergantungan) sehingga potensi menimbulkan ketelantaran. Karena itu Pemda DIY melalui Dinas Sosial (Dinsos) menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia DIY.

"Peningkatan Usia Harapan Hidup diikuti dengan meningkatnya populasi lansia, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan juga meningkat. Sekitar 14-15% penduduk DIY tergolong lansia,” kata Kepala Dinsos DIY Untung Sukaryadi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia DIY, di gedung DPRD DIY, Senin (18/11).

Jumlah penduduk DIY tahun 2018 mencapai 3.664.669 jiwa, dengan jumlah lansia di DIY tahun 2019 diproyeksikan 552.200 jiwa (data BPS). Dinsos DIY mencatat terdapat 123.772 lansia yang tinggal sendiri, sementara jumlah lansia telantar DIY sebanyak 46.242 jiwa.

Pemda perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi kesejahteraan lansia. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. ”Alur pikirnya bukan menganggap mereka sebagai beban, tapi lansia yang masih potensial harus diberdayakan seoptimal mungkin. Kalau mereka dianggap lemah, akhirnya malah termarjinalkan dan justru tidak bahagia,” jelas Untung.

Untuk pemberdayaan tersebut perlu difasilitasi akses-akses kemudahan bagi lansia. Kebijakan yang diambil harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam memenuhi aksesibilitas kebutuhan lansia. Selain itu kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan lansia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.

"Lansia bisa berdaya kalau ada akses, yang punya peranan pemerintah dan masyarakat. Ini bukan urusan Dinas Sosial saja, tapi juga Dinas Kesehatan, Dinas PUP-ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan dinas serta instansi lain dengan kebijakan yang sinergi,” ungkap Untung.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia DIY, Agus Sumartono mengatakan, selama ini sudah banyak program kegiatan yang dilakukan dinas-dinas menyangkut lansia, tapi sifatnya parsial. Perda ini akan menjadi payung hukum sehingga semua program tersebut akan bersinergi dan terintegrasi. "Tujuan Perda ini menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lansia, menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelayanan lansia, dan membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai lansia,” kata Agus.

Menurut Rizky Erwanto dari Yayasan Indonesia Ramah Lansia sekaligus Ketua Pusat Studi Lansia Universitas Respati Yogyakarta, pihaknya menginisiasi sekolah lansia terutama bagi yang aktif atau potensial. Hingga kini terdapat 1.300 lansia yang sudah mencapai level S2 (standar 2). "Ini bentuk penghormatan pada lansia. Selain itu ada sekolah untuk caregiver (pendamping) informal, yang terdiri keluarga maupun tetangga yang merawat lansia tidak potensial. Mereka juga perlu pelatihan, pendampingan, karena tingkat stres dalam merawat lansia sangat tinggi,” urai Rizky.

Untung menambahkan, aksesibilitas kebutuhan lansia termasuk kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, aksesibilitas fisik dan nonfisik di tempat-tempat umum untuk menunjang mobilitas lansia. Juga selter Trans Jogja yang ramah lansia dan difabel, tempat duduk khusus/prioritas.

"Penyusunan Rencana Aksi Daerah yang sinergis dan komprehensif sebagai peraturan teknis yang mengikat seluruh OPD terakit penyelenggaraan kesejahteraan lansia akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,” pungkas Untung. (Bro/Awh)

BERITA REKOMENDASI