Haryadi Suyuti Merasa Namanya Dicatut Dalam Kasus Korupsi SAH

Editor: KRjogja/Gus

 YOGYA, KRJogja.com – Mengaku namanya sering dicatut dan dijual oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, Walikota Yogya, Hariyadi Suyuti menegaskan tidak pernah menerima uang fee proyek atau jatah 1/2 persen dari setiap nilai proyek.

“Proyek di Pemkot Yogya jumlahnya ratusan proyek. Salah satunya proyek, revitalisasi SAH di Jalan Soepomo, justru saya meminta Kadis PUKP agar memprioritaskan kontraktor yang bonafid, menjaga kualitas, harga, dan tepat waktu dalam pengerjaan proyek. Jangan macam-macam dengan tender supaya makan enak tidurpun nyenyak,” tegas Haryadi Suyuti saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang korupsi saluran air hujan (SAH), Rabu (26/2) di PN Tipikor Yogya.

Haryadi menjadi saksi bersama Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019 Sujanarko dan Ketua Komisi C DPRD 2014-2019 Cristiana Agustiani. “Saya sama sekali tidak tahu pengerjaan proyek SAH jalan Soepomo,” ungkap Haryadi di depan Majelis Hakim dengan Ketua Asep Permana.

Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luki Dwi Nugroho, Haryadi membantah pernah menerima uang Rp 150 juta dari Dinas PUKP. Nama Haryadi tercantum sebagai salah satu penerima di buku hitam catatan pemasukkan uang dari kontraktor sebagai wujud terima kasih.

“Selama proses lelang, Pak Agus, (Kepala Dinas PUKP Kota Yogya) memang pernah bercerita ada oknum Tim Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), pernah menetapkan syarat khusus untuk kontraktor,” katanya.

Haryadi menyatakan tidak kenal apalagi berhubungan dengan terdakwa Eka Safitra yang sebelumnya menjadi anggota TP4D. Haryadi juga mengkonfirmasi kepada badan penyelengara lelang proyek maupun dinas terkait atas pencatutan nama istrinya dalam meluluskan satu proyek.

“Saya tidak pernah menunjuk satu kontraktor untuk pembangunan gedung dinas lingkungan hidup maupun proyek perkantoran,” tandas Haryadi.

Haryadi menyebutkan TP4D menetapkan syarat khusus untuk rekanan yang akan mengerjakan proyek drainase Jalan Supomo harus mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). “Dari informasi tidak banyak kontraktor Yogya memiliki sertifikat tersebut sehingga pemenang lelang dari luar DIY,” jelasnya.

Sedangkan saksi Sujanarko dan Cristiana membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 40 juta sebagai ucapan terima kasih dari Agus yang kemudian dibagikan kepada beberapa anggota DPRD Kota Yogya, masing-masing menerima Rp 4 Juta.

“Ada anggota DPRD yang menerima, menanyakan karena belum menerima, tapi ada juga yang menolak, penyerahan uang saat rapat,” ucap Cristiana yang kemudian bersama-sama anggota DPRD lainnya mengembalikan uang tersebut.

Proyek revitalisasi drainase Jalan Supomo dengan biaya APBD Kota Yogya 2019 sebesar Rp 8,3 miliar. Ada indikasi suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan. Hingga kemudian ditetapkan tiga orang terdakwa, dua jaksa yaitu Eka Safitra dan Satriawan Sulaksana, serta satu kontraktor pemenang proyek Gabriella Yuan yang sudah diputuskan dalam sidang terpisah. (R-4)

BERITA REKOMENDASI