Hiswana Migas Minta Pemda Keluarkan Regulasi SPBU Asing

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) meminta Pemda DIY mengeluarkan regulasi untuk menata dan membendung serbuan perusahaan bahan bakar minyak asing yang ingin membuka usaha kios eceran BBM. Hal ini harus segera diantisipasi untuk melindungi pelaku usaha kecil lokal agar kios BBM-nya tidak tergusur dan gulung tikar.

Ketua DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan, isu terkini pengusaha SPBU nonnasional atau non-Pertamina alias SPBU asing sudah mulai merambah ke desa-desa ingin membangun kios-kios kecil akan diusung dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hiswana Migas di DIY pada 23 hinga 24 Januari 2019. Sebagai tuan rumah, pihaknya telah meminta kepada Gubernur DIY untuk membuat regulasi tatanan usaha penjualan BBM hingga tingkat desa.

"Boleh SPBU asing itu bermain dan membukan kios BBM tetapi di wilayah yang sudah diatur dan ditetapkan. Harus mengacu pada penataan mini market agar tidak mematikan warung-warung atau usaha kecil dan rumahan sehingga harus ada kompetisi yang adil, termasuk penataan kios-kios BBM yang akan dibuka dari non- Pertamina tersebut," tutur Eri.

Sementara Ketua DPD Hiswana Migas DIY Siswanto mengungkapkan, adanya SPBU mini yang mulai merambah sejumlah daerah membutuhkan perhatian serius. Supaya nantinya keberadaan SPBU mini tersebut tidak terlalu banyak melibatkan asing, perlu dilakukan revisi UU No 22 Tahun 2001 yang isinya usaha di bawah investasi Rp 100 miliar hendaknya diusahakan oleh pengusaha nasional.

"Kalau usaha yang kecilkecil ditanggani oleh asing apakah pengusaha nasional tidak mampu? Untuk itu perlu dilakukan revisi UU tersebut yang diharapkan bisa melindungi keberadaan pengusaha nasional maupun rakyat kecil," tegas Siswanto.

Ketua IV DPP Hiswana Migas Pramudya H Setiawan menambahkan, supaya keberadaan pengusaha nasional dan pelaku usaha kecil menengah bisa terlindungi, semestinya harus diatur dengan regulasi dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga pengusaha asing tidak tumbuh (leluasa) untuk mengembangkan usahanya yang bisa merugikan masyarakat. (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI