Hotel Virtual Bakal Dibatasi Regulasi

YOGYA, KRJOGJA.com – Selain memperpanjang moratorium hotel, Pemkot Yogya juga akan membuat regulasi keberadaan hotel virtual. Kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk melindungi konsumen serta menjaga persaingan usaha agar tetap sehat meski berjalan dinamis

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku pihaknya sudah mendapat beragam masukan terkait keberadaan hotel virtual. "Kami akan membangun kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY kaitannya manajemen hotel virtual. Kami
akan buat regulasi untuk perlindungan konsumen," tandasnya usai menerima silaturahmi jajaran pengurus DPD PHRI DIY di Balaikota, Senin (13/1).

Dirinya berharap, PHRI DIY bisa saling mendukung dan terus berkolaborasi dengan Pemkot Yogya. Hal ini agar Yogya tetap menjadi tujuan destinasi wisata dan industri pariwisata dapat berjalan dengan baik. Terkait regulasi hotel virtual, langkah awal akan didasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika IMB tersebut peruntukannya ialah hunian namun justru dimanfaatkan sebagai penginapan atau hotel, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi. Pasalnya, tidak sedikit hunian atau pondokan yang masuk dalam manajemen hotel virtual dan disewakan layaknya hotel. "Selain regulasi hotel virtual, kami pun akan mengawasi pasar hotel bintang 4 dan 5 supaya jangan mengambil pasar hotel bintang 3 ke bawah. Harus konsisten di kelasnya. Saat libur panjang, pengecekan akan kami gencarkan," tandasnya.

Sementara Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranawa Eryono, mengaku setidaknya ada empat manajemen hotel virtual yang beroperasi di Kota Yogya. Seluruhnya bahkan tidak memiliki kantor di sini serta dioperasikan dari luar negeri. Otomatis, tidak ada pajak
yang disetorkan ke pemerintah padahal melakukan unit usaha di daerah. Menurutnya, konsumen justru sangat dirugikan dengan keberadaan hotel virtual. Hal ini karena member hotel virtual tidak didaftarkan dalam Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Sehingga tidak ada standar yang seharusnya diterima oleh konsumen. "Dari sisi harga juga tidak sehat. Saat low season disewakan Rp 90.000, namun ketika peak season bisa Rp 1 juta. Ini kan aji mumpung, padahal range antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000," urainya.

Deddy pun mengapresiasi langkah Pemkot yang akan membuat regulasi terkait hotel virtual. Namun penindakan terhadap regulasi juga harus kuat. Apalagi potensi pajak dari industri pariwisata terutama akomodasi hotel cukup besar. "Ketika data kunjungan wisatawan tinggi namun pendapatan pajak tidak besar, kami yang dikejar-kejar. Padahal wisatawan banyak yang menginapnya tidak di anggota kami. Jangan sampai ada kecemburuan," katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI