Imbas Pandemi Covid-19, Anggaran Pilkada Serentak Membengkak

YOGYA, KRJOGJA.com – Sempat tertunda karena pandemi Covid, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. Keputusan untuk mengadakan Pilkada pada 9 Desember itu dilakukan, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 pemerintahan pusat dan daerah harus tetap berjalan normal.

“Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Untuk itu Pilkada Serentak 2020 perlu dilaksanakan agar pemerintahan berjalan normal dan tidak dipimpin Penjabat (Pj). Konsekuensi dari itu, kita tidak boleh menunda Pilkada lagi karena pemerintahan harus berjalan normal dari pusat sampai ke daerah, termasuk dengan cara normal baru,” kata Menkopolhukam Prof Dr Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke Pemda DIY dalam rangka monitoring dan rapat koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Senin (15/6).

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa secara prinsip, DIY telah siap menyelenggarakan Pilkada 2020 yang aman dan sesuai dengan kaidah atau protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. “Kita siap melaksanakan Pilkada, bahkan perencanaan sudah dilakukan dan pelaksanaan mulai hari ini, 15 Juni ini. Jadi tidak perlu diundur lagi,” tutur Sultan.

Meski secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 siap, Sri Sultan tetap mengimbau agar aspek-aspek yang menjadi kelengkapan pemenuhan standar kesehatan perlu lebih diperhatikan, baik dari sisi anggaran maupuan pencermatan lainnya.

“Belajar dari Pilkada sebelum-sebelumnya, harapan kami bisa dilakukan verifikasi terkait kelengkapan agar tidak ada kekurangan-kekurangan anggaran, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi Desember itu sudah mendekati waktu tutup anggaran,”ungkap Sultan.

BERITA REKOMENDASI