Implaw Yogyakarta Siap ‘Golek Jeneng dan Jenang’

Editor: Ivan Aditya

INDONESIA Monitoring Procedur of Law (Implaw) Yogyakarta, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa diibaratkan kecil tapi bertaji. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Implaw yang bergerak di bidang pemantauan pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia (HAM), telah membuktikan dengan niat dan tekad menegakkan keadilan dan kebenaran mampu memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Tak hanya itu, Implaw juga mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan sejumlah program pelayanan publik kepada masyarakat, agar tidak terjadi gesekan atau keresahan sosial. Hal itu disebabkan, terkadang kebijakan pemerintah yang terlebih dahulu tidak dilakukan sosialisasi bisa memunculkan diskomunikasi atau miskomunikasi di masyarakat. Intinya, Implaw selalu berusaha menjadi ‘jembatan’ bagi pemerintah dan masyarakat, terkait sejumlah kebijakan dan pelayanan publik.

Didirikan pertama kali pada tanggal 8 Juni 2002 dengan Akta Notaris Dwi Hartanto SH MKn, awalnya Implaw berkantor di Minggiran Mantrijeron, Yogyakarta. Dari sebuah rumah yang ‘disulap’ menjadi kantor itulah, Direktur Implaw R Chaniago Iseda SH bersama punggawanya mengendalikan aktivitas di bidang hukum dan hak asasi manusia. Bidang kerja yang menjadi fokus penanganan menyangkut perkara non litigasi dan litigasi, serta kebijakan publik (pelayanan publik).

Sepanjang perjalanannya, hingga saat ini Implaw telah mendampingi ‘pihak-pihak terpinggirkan’, baik personal maupun komunal untuk mendapatkan keadilan akibat penerapan kebijakan yang dinilai kurang memperhatikan kaidah hukum dan hak asasi manusia. Masalah relokasi Pasar Sriwedani, Klitikan Mangkubumi, Klitikan Asem Gede, Penataan Stasiun Lempuyangan, Pembangunan Los Pasar Sentir, dan Klitikan Alun-alun Kidul, hanya sebagian contoh kerja Implaw dalam mendampingi dan membela kepentingan wong cilik untuk mendapatkan keadilan. Implaw memperjuangkan hak-hak dasar para pedagang yang belum terakomodir, baik melalui jalur litigasi (penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar persidangan).

Ditemui di kantor barunya Jalan Suryomentaraman No 51 Panembahan Kraton, Yogya, Rabu (25/08/2021) Direktur Implaw Yogyakarta R Chaniago Iseda SH menuturkan tidak mudah mengendalikan sebuah LSM yang pendanaannya secara mandiri, dari iuran anggota dan subsidi silang hasil pendampingan. Sepanjang perjalanannya, Implaw tidak mau menerima dana yang sifatnya mengikat, terlebih jika dana itu berasal dari luar negeri.

“Kami tidak mau mendapatkan dana yang mengkebiri kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan aktivitas di bidang hukum dan kemanusiaan,” ujar Chaniago Iseda. Karena itulah, Implaw selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah maupun swasta dengan harapan bisa mendapatkan kompensasi atau kontraprestasi yang positif untuk bisa mendapatkan dana.

Chaniago Iseda menyadari agar sebuah organisasi/komunitas/LSM bisa berjalan baik dan lancar, harus dilengkapi kepengurusan yang sifatnya definitif. Saat ini kepengurusan Implaw, terdiri Direktur: R Chaniago Iseda SH, Pimpinan Pelaksan Harian: Heru Setyawan SH, Divisi Hukum Litigasi: Fajar Mulia SH, Tri Setyo Mardiyanto SH, dan Ayon Triasmoro SH, Divisi Hukum dan HAM Non-Litigasi: Boma Aryo Nugroho SH MKn, Yulio Iqbal SH LLM, dan Fahmi Pramono SE, Divisi ITE: Nono Suharyanto, Divisi Perempuan dan Anak: Novita Ayu Pramesti SH, Koordinator Relawan dan Pengerahan Massa: Andre Moeslem, dan Staf Office: Sumaryanto Condet.

Mengenai program kerja Implaw, antara lain konsultasi dan pendampingan hukum dan HAM gratis bagi warga tidak mampu dan pos pengaduan pelayanan publik. Untuk kategori warga tidak mampu, Implaw mensyaratkan adanya Surat Keterangan nTidak Mampu (SKTM) dan Kartu Menuju Sehat (KMS).

“Kami menjalin kerja sama dengan LSM atau lembaga lain yang konsen pada permasalahan hukum dan HAM yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat,” jelas Chaniago Iseda.

Selama ini Implaw sering diajak kerja sama dengan institusi pemerintah maupun swasta, terutama ketika mengkaji kebijakan publik. Implaw sering melakukan penyuluhan soal hukum, HAM, dan sosial di sejumlah tempat dengan menggandeng perangkat setempat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota.

Chaniago Iseda mempersilakan masyarakat yang butuh pendampingan datang ke kantor Implaw. Khusus masyarakat yang tidak mampu, pendampingan dilakukan secara gratis. Sedangkan bagi masyarakat yang berkecukupan, pendampingan tentu tidak gratis, melainkan diterapkan model kompensasi.

“Kami menyadari bekerja di bidang pendampingan dan layanan hukum, ada istilah kapan harus mencari jeneng dan kapan harus mencari jenang,” kata Chaniago Iseda.

Karena itulah, Implaw memilah-milah kapan harus bekerja dengan orientasi menegakkan eksistensi diri atau istilahnya golek jeneng dan kapan harus bekerja dengan orientasi mencari kontraprestasi atau istilahnya golek jenang. (Haryadi)

BERITA REKOMENDASI