Implementasi Penyaluran Program PEN Diusulkan Diperpanjang

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Program restrukturisasi bagi debitur Industri Jasa Keuangan terdampak pandemi Covid-19 di wilayah DIY berusaha direalisasikan seoptimal mungkin. Selain itu, program penempatan uang negara melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan tahun ini diharapkan bisa diperpanjang kembali karena dinilai efeknya sangat besar terhadap penyaluran pembiayaan di DIY selama masa pandemi Covid-19.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Parjiman mengatakan program restrukturisasi bagi debitur Industri Jasa keuangan terdampak Covid-19 tersebut merupakan kebijakan stimulus perekonomian yang dikeluarkan OJK sejak tahun lalu hingga saat ini. Pihaknya sekaligus terus berupaya agar program PEN yang dipercayakan penyalurannya kepada 6 Bank Umum anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank BPD DIY tetap bisa dilanjutkan. Sebab program PEN sangat membantu sekali dalam penyaluran kredit sehingga bisa disalurkan kepada warga terdampak pandemi yang sangat membutuhkan.

“Kita sangat tergantung dari kebijakan pemerintah untuk berusaha kembali, karena OJK harus inline. Kami tidak boleh mengorbankan salah satu, ekonomi harus bangkit dengan skala prioritas karena semuanya harus digerakkan bersama. Jadi kami terus berkoordinasi dengan IJK terkait evaluasi kebijakan pelonggaran seperti restrukturisasi debitur terdampak maupun implementasi program PEN di DIY ” katanya kepada KRJOGJA.com di Yogyakarta, Kamis (22/07/2021).

Jimmy menuturkan jumlah debitur Industri Jasa Keuangan di wilayah DIY yang terdampak Covid-19 potensinya mencapai 216.564 debitur dengan nominal baki debet sebesar Rp 15,6 triliun hingga Juni 2021. Dari potensi debitur Industri Jasa Keuangan di wilayah DIY yang terdampak tersebut, sebanyak 192.792 debitur dengan nominal Rp 13,6 triliun meliputi 108.026 debitur perbankan baik Bank Umum maupun BPR/BPRS dengan nominal Rp 10,9 triliun dan sebanyak 84.766 debitur perusahaan pembiayaan dengan nominal Rp 2,8 triliun telah direstrukturisasi sampai Juni 2021.

“Jadi bersama-sama IJK, kami melakukan permintaan kepada pemerintah agar PEN yang ada di Bank Mitra seperti Bank BPD DIY yang berakhir pada Agustus 2021 bisa diperpanjang lagi. Program PEN ini sudah yang kedua kalinya diluncurkan dan dievaluasi setiap enam bulan sekali, karena efeknya sangat besar, kami usulkan diperpanjang,” tandasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean menyampaikan realisasi implementasi Program PEN di wilayah DIY dari klaster perlindungan sosial berupa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 266,67 miliar kepada 401.037 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako Rp350,56 miliar kepada 1.752.808 KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp159,32 miliar kepada 531.064 KPM sampai dengan 18 Juni 2021.

Kemudian penyaluran Program Kartu Prakerja Rp228,31 miliar kepada 64.312 KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp53,02 miliar kepada 176.720 KPM serta penerima bantuan subsidi paket kuota data internet Kemendikbud mencapai 795.935 orang. “Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp 218,37 miliar dari perawatan 3.205 pasien di 85 Rumah Sakit dari klaster kesehatan. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mencapai 128,53 miliar untuk 107.106 Pelaku Usaha Mikro (PUM) pada klaster dukungan UMKM DIY,” tambahnya.

Sahat menuturkan dari klaster sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, untuk Program Padat Karya Kementerian Pertanian realisasinya mencapai Rp2,94 miliar atau 22,48 persen dengan 1.071 tenaga kerja. Sedangkan program Padat Karya Kementerian PUPR realisasinya mencapai Rp184,74 miliar atau 57,4 persen dengan serapan tenaga kerja 12.519 orang dan program Padat Karya Kementerian Perhubungan realisasinya mencapai Rp116,7 miliar atau 35,81 persen dengan serapan tenaga kerja 431 orang. (Ira)

BERITA REKOMENDASI