Indeks Demokrasi Indonesia di DIY Naik, Ini Penyebabnya

YOGYA, KRJOGJA.com – Perkembangan demokrasi di DIY masuk kategori baik, tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY 2016 yang mencapai 85,58. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian IDI DIY tahun sebelumnya sebesar 83,19.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY JB Priyono mengatakan, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat dari kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI DIY dari 2019 hingga 2016 mengalami fluktuasi.

"Awal mula dihitung, IDI DIY pada 2019 mencapai 67,55, kemudian naik menjadi 74,33 pada 2010, selanjutnya berfluktuasi. IDI DIY pada 2014 naik cukup  signifikan mencapai 82,17 lalu meningkat hingga 2016 mencapai 85,58 yang masih masuk pada kategori baik," ujar JB Priyono usai membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI DIY 2017 di Grand Inna Malioboro, Rabu (6/6/2018).

JB Priyono menuturkan, angka IDI DIY 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yaitu Kebebasan Sipil senilai 90,00, Hak-hak Politik 81,59 dan Lembaga Demokrasi bernilai 86,37. Apabila dimaknai secara kategori, IDI DIY 2016, aspek Kebebasan Sipil berkategori baik, Lembaga Demokrasi kategori baik dan Hak-hak Politik juga masuk kategori baik.

"Dalam semua aspek IDI, DIY mempunyai nilai indeks yang lebih tinggi dari capaian nasional IDI 2016 sebesar 70,09 dengan aspek Kebebasan Sipil 76,45, Hak-hak Politik 70,11 dan Lembaga Demokrasi 62,05," tandasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyono menyampaikan masukan atas metode aspek variabel penyusunan IDI DIY 2017 perlu memperbanyak sumber data baik dari media massa dan mengkaji ulang dokumen penelitian yang dimiliki pemerintah, kampus maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Agenda ke depan memastikan IDI digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah.

"Selama masuk dalam isu strategis pembangunan pemerintahan meliputi aspek politik, administrasi publik dan keuangan, aspek aparatur, aspek hukum dan pelayanan publik. Yang harus ditekankan dan tidak boleh dilupakan justru aspek kebebasan sipil dan politik yang dikaitkan dengan upaya-upaya menuju kesejahteraan," papar Agung.

Agung sekaligus berharap IDI sampai ke desa, bukan dalam bentuk indeks tetapi memastikan indikator-indikator IDI sampai ke desa. Sebab sebagai unit terkecil, desa penting memastikan upaya demokrasi dilakukan di wilayah terkecil sehingga meminimalisir konflik. Selain itu, pihaknya memastikan IDI bagi masyarakat sipil terkait kelompok marginal yang menjadi bagian dari kerja ke depannya. "Harus ada dialog terus-menerus dan tumbuhnya secara kelompok yang berbeda etnis/ras, agama serta golongan secara horisontal. Kita juga memastikan agenda ke depan masyarakat sipil dapat didialogkan dengan pemerintah sehingga keduanya bisa sejalan," imbuhnya. (Ira)

 

BERITA REKOMENDASI