Indonesia Negara Pertama Tolak Aneksasi Israel ke Palestina

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Indonesia menjadi negara pertama yang menyampaikan penolakan terhadap rencana aneksasi Israel ke Palestina. Harus dipahani bahwa  Palestina akan menjadi bagian dari nafas diplomasi Indonesia di kancah internasional.

“Mendengar rencana aneksasi, saya sendiri langsung mengirim surat kepada 40 negara kunci.  Yaitu negara anggota dewan keamanan PBB, Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua kelompok G77, Presiden Gerakan Non Blok, dan Sekjen Liga Arab,” kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam diskusi daring ‘Stop Israel’s Impersialism’.

Dalam diskusi yang diselenggarakan MUI, Kamis (16/07/2020) petang, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin menegaskan bahwa sikap Indonesia adalah selalu di belakang dan mendukung Palestina. Dan sikap Indonesia diakuinya bukan merupakan hal baru.

Retno menegaskan, isi surat tersebut  adalah ajakan kepada setiap negara untuk menolak rencana aneksasi Israel yang dinilai ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Menurut Menlu, surat yang dikirimnya justru mendapat respon positif dari hampir setiap negara dan mereka menerima ajakan untuk menolak aneksasi Israel.

Diakui, rencana aneksasi Israel betul-betul telah mengancam eksistensi Palestina sebagai bangsa. Walaupun saat ini aneksasi tidak jadi dilakukan, tapi Retno tegas menyebutkan  ini hanya mengalami penundaan akibat adanya pressure internasional terhadap Israel. “Secara  formal aneksasi tidak jadi dilakukan Israel. Harus dipahami bukan berarti agenda ini menghilang dari rencana Israel. Karena itu, persatuan diantara kita harus kita perkuat untuk Palestina. Dunia harus bersatu,” ujar Retno dengan tegas.

Menlu Retno menyebutkan, sejatinya tanpa aneksasi,  Palestina sudah mengalami de facto annexation selama ini. Jika ini tidak dihentikan, maka akan menimbulkan preseden buruk pada tatanan Internasional. Dan  kedepan menurut Retno Marsudi, akan menjadi  legitimasi bagi negara-negara kuat untuk bisa mencaplok negara-negara yang lemah.

Krisis finansial yang dialami lembaga yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA disebutnya telah menghambat peberian bantuan kemanusiaan bagi 5,5 juta pengungsi Palestina yang membutuhkan. Dengan kondisi ini Menlu Retno telah mengadakan pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA untuk membahas bantuan Indonesia untuk warga Palestina.

“Indonesia telah menyatakan komitmen bantuan, baik kepada pemerintah Palestina maupun dan kepada UNRWA. Pemerintah Indonesia meningkatkan kontribusi untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA. Dengan demikian, Indonesia tidak saja terus memberikan dukungan politik kepada Palestina namun juga dukungan keuangan dan dukungan dalam bentuk lain,” tegas Retno.

Dipaparkan, bersama dengan Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia menggagas diadakannya pertemuan antar menteri dewan keamanan PBB pada bulan Juni lalu. Bahkan tidak hanya PBB, namun menurut  Retno juga mengajak negara yang tergabung pada Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan forum negara ASEAN agar bertindak secara kolektif mendukung hak bangsa Palestina dan menolak pelanggaran hukum International secara terus menerus oleh Israel. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI