Inflasi Daerah Banyak Dipengaruhi Gejolak Harga Pangan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY disarankan tidak mengindentifikasi isu-isu lokal tetapi sekaligus mengantisipasi perkembangan antarprovinsi, nasional, regional dan tren global. Sebagai titik-tolak, harus tersedia materi rekomendasi Rakornas TPI seIndonesia 2019 sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap penerapannya di DIY. Sebab pengendalian inflasi DIY tidak bisa menutup diri dari pengaruh inflasi dari luar DIY.

“Dinamika inflasi daerah masih banyak dipengaruhi gejolak harga pangan yang disertai lebarnya kesenjangan harga pangan antardaerah,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Baca juga :

Viral, Siswa De Britto Tegas Tolak Ikut Aksi 30 September
Sultan: Pelajar Fokus Sekolah, Tak Usah Ikut-Ikutan Politik

Menurutnya, reformasi kebijakan pangan diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan pangan yang terintegrasi, konsisten dan berkelanjutan, terutama antardaerah yang bertetangga. Oleh sebab itu, pergerakan harga perlu terusmenerus dicermati, sehingga berbagai risiko yang meningkatkan inflasi dapat segera direspons.

“Penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan, agar dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat. Ditambah penguatan infrastruktur guna mendukung pengelolaan harga pangan yang didukung penguatan kelembagaan Koperasi Petani sebagai produsen, dan Koperasi Pasar sebagai sektor antara ke konsumen masyarakat,” ujar Sultan.

Ketua TPID DIY ini menjelaskan, karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi faktor kejutan, berupa gangguan produksi karena bencana alam, seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan. Faktor alam ini banyak mempengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan (volatile food). Di samping itu, juga dapat berupa kebijakan kenaikan tarif yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur Pemerintah (administered prices).

“Fakta di atas merupakan titik tolak perlunya koordinasi TPI dengan TPID, maupun koordinasi antarTPID, sehingga kendala yang teridentifikasi dapat segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Menurut Sultan, secara nasional perlu koordinasi antara Pemerintah sebagai Otoritas Fiskal dan Bank Indonesia (BI) sebagai Otoritas Moneter dalam rangka pengendalian inflasi, antara lain melalui forum TPI. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan berskala nasional yang akan diimplementasikan di setiap daerah. Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak cukup hanya direspons oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas BI. (Ira)

BERITA REKOMENDASI