Inginkan Keadilan, Ajukan Gugatan ke PTUN

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Berniat membuat perubahan status tanah dari sertipikat hak pakai (SHP) menjadi serifikat hak milik (SHM), Made Suardana (57) warga Baciro Gondokusuman Yogyakarta merasa menghadapi kesulitan. Terkait hal itu, guna mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, Made Suardana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogya.

Gugatan dilakukan melalui Kuasa Hukum Widyo Seno SH. Pangkal persoalan gugatan, sulitnya melakukan alih status tanah dari sertipikat hak pakai (SHP) menjadi sertipikat hak Milik (SHM) atas tanah seluas 224 meter persegi di Jalan Mayang Baciro Gondokusuman Yogyakarta.

Made Suardana menyampaikan dirinya telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam urusan alih status tanah yang sudah lama dimilikinya. Dengan mengajukan gugatan ke PTUN, Made Suardana berharap mendapatkan kepastian hukum mengenai tanah tersebut, apakah bisa dialihstatuskan atau tidak.

Nantinya apapun putusan hakim PTUN Yogya akan diterima secara legawa. Karena itu, semua persyaratan yang menjadi ketentuan dalam gugatan ke PTUN berusaha dipenuhi. “Saya hanya ingin mendapat kepastian mengenai alih status tanah tersebut,” kata Made Suardana, Senin (23/11/2020).

Widyo Seno SH, Selasa (24/11/2020) menjelaskan tanah yang ‘dimiliki’ kliennya berstatus tanah negara namun sudah ditempati kliennya beberapa tahun. Ketika kliennya berniat mengubah status tanah dari SHP menjadi SHM, ada beberapa kendala yang disampaikan oleh pihak BPN.

Salah satunya, untuk keperluan alih status tanah tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak Kraton Yogyakarta. Hal itu yang dianggap oleh Made Suardana kurang masuk akal, karena tanah tersebut bukanlah Magersari (milik Kraton Yogyakarta).

Menurut Widyo Seno, kliennya menganggap pihak BPN melakukan mal administrasi. Sehingga salah satu cara penyelesaian untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan melalui gugatan ke PTUN.

“Sidang gugatan tersebut sudah berlangsung sekali, Kamis (12/11/2020) dengan materi keberatan Made Suardana atas kebijakan BPN yang mengharuskan dirinya mendapat persetujuan dari Kraton Yogyakarta,” jelas Widyo Seno.

Widyo Seno menambahkan, pihaknya masih menunggu jawaban dari BPN dan Kraton Yogyakarta terkait dengan keberadaan tanah yang dipermasalahkan kliennya. Diharapkan pada sidang kedua nantinya, pihaknya sudah bisa mendapatkan jawaban terkait dengan prosedur alih status tanah dari SHP menjadi SHM.

Pihaknya yakin, bahwa seharusnya alih status tanah itu tidak harus melalui persetujuan Kraton Yogyakarta, karena tanah merupakan milik negara. Mengenai hal itu, Widyo Seno menyampaikan pihak BPN berdalih bahwa tanah yang ditempati kliennya, masih memiliki keterkaitan dengan pihak Kraton Yogyakarta. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI