Investasi Terus Tumbuh, DIY Perlu Bank Tanah

YOGYA, KRJOGJA.com – Harga tanah di DIY memang tinggi, namun bukan berarti lantas menghambat pertumbuhan investasi. Sebab tanah bukan komponen investasi yang utama. Investor juga bisa menentukan pola investasi melalui rencana bisnisnya, sehingga tidak harus membeli tanah tetapi bisa menyewa.

Di sisi lain, pemerintah juga harus berupaya mengendalikan harga tanah secara independen melalui tim penilai (appraisal) dan menyediakan bank tanah atau land banking ke depannya. DIY hingga saat ini masih menjadi magnet investasi di tengah terbatas dan mahalnya harga tanah dengan dukungan kemudahan perizinan, jaminan keberlangsungan usaha dan keamanan.

"Investor tidak harus beli tanah di DIY. Mereka bisa menyewa, kalau beli tanah jelas berat. Rencana bisnis investor bisa diarahkan ke sewa tanah, tergantung situasional, jika mereka beli jelas investasinya mahal," kata Ketua Satgas Kemudahan Berusaha DIY Gatot Saptadi kepada KRJOGJA.com di kantornya, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (19/3/2018).

Gatot menjelaskan, investor tentunya sudah mempunyai perhitungan sendiri dalam rencana bisnisnya, baik manfaat, risiko, proses pengembalian modal dan sebagainya. Sedangkan Pemda DIY memiliki regulasi mengenai harga tanah, sehingga pola-pola dibeli tentu harus ada appraisal atau penilaian yang diatur dalam Undang Undang Pertanahan seperti tanah untuk kepentingan publik, usaha dan sebagainya.

"Pemerintah memang harus mengendalikan harga tanah, membuat bank tanah atau land banking dan sebagainya. Salah satu pengendali harga tanah harus ada tim appraisal atau penaksir harga tanah tersebut," tandas Sekda DIY tersebut.

Plt Kepala Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Budi Wibowo menyampaikan, kehadiran land banking atau bank tanah sangat memungkinkan dan penting sekali di DIY untuk mempercepat investasi. Apabila bank tanah tersebut bisa diwujudkan di DIY, akan menjadi daya tarik investor karena memudahkan penanaman modal, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan investasi.

"Adanya land banking ini merupakan salah satu kunci utama sebagai magnet bagi investor untuk masuk dan sangat memungkinkan di DIY. Sebab apabila Pemda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai bank tanah, akan lebih mudah menarik investor menanamkan modalnya," ujar Budi.

Budi menjelaskan, kebijakan pembentukan bank tanah bisa Pemda maupun penyertaan modal kepada BUMD yang akan menyediakan tanah nantinya. Ketika investor masuk, maka kerja samanya langsung dengan BUMD tersebut, sehingga lebih mudah dan cepat selesai serta bisa saling bagi keuntungan. Investor pasti mempertimbangkan ketersediaan lahan, jika DIY mempunyai lahan 50 hektare yang dikelola BUMD bisa langsung diminati investor sehingga lebih mudah prosesnya.

"DIY sangat memungkinkan membuat bank tanah, tinggal kesepakatan bersama antara Pemda dengan DPRD. Sedangkan lokasi atau area yang digunakan untuk land banking harus melihat Perda Tata Ruang, sarana dan prasarana (Sarpras) infrastruktur dan sebagainya," imbuh Budi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY ini menambahkan, pengadaan bank tanah memang harus disesuaikan dengan Perda Tata Ruang setiap kabupaten/kota. Di lain sisi, masing-masing kabupaten/kota juga tidak harus mempunyai kawasan industri sendiri, tetapi kawasan peruntukan industri sehingga luasannya tidak harus 50 hektare.

"Mereka bisa menetapkan dalam Perda Tata Ruang adanya kawasan peruntukan industri dan peninjauan kelayakan harga tanah untuk investasi. Bagi kami sangat penting sekali bisa mewujudkan bank tanah di DIY jika ingin mengejar investasi masuk," ujar Budi.(Ira)

 

BERITA REKOMENDASI