Isu Gender tak Jadi Pioritas Tangani Pandemi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Penanganan pandemi secara efektif perlu merespons kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ini perlu menjadi perhatian, karena norma sosial yang tidak adil gender bisa menjadikan krisis justru semakin mempertajam ketidakadilan gender yang sudah ada sejak sebelum krisis. Maka, pendekatan berbasis gender perlu dilakukan untuk melihat pola dan distribusi kerentanan.

“Akibatnya, isu-isu gender tidak menjadi prioritas dalam penanganan pandemi. Seperti persoalan peningkatan beban kerja domestik, risiko dan keterpaparan pada wabah. Juga isu kekerasan berbasis gender, hingga dampak pada sektor ekonomi dan pemiskinan yang dihadapi perempuan,” tandas Direktur Eksekutif Sinergi Riset-edukasi Indonesia (SRI) Institute Deshinta Dwi Asriani PhD mengemukakan hal tersebut dalam webinar diskusi dan peluncuran hasil kajian ‘Ora Obah, Ora Mamah : Studi Kasus Gender pada Sektor Informasi di Masa Pandemi Covid-19’, Senin (15/12/2020).

Selain Deshinta pemapar kajian ialah Dati Fatimah dengan penanggap Staf Ahli Menteri Bidang Pengentasan Kemiskinan KPP-PA Titi Eko Rahayu, Pengajar FEB UGM Prof Nurul Indarti PhD, Penggerak Solidaritas Perempuan EMPU Leya Cattleya dan Staf Ahli Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (AsPPUK) M Firdaus. Diakui, sektor informal yang didominasi perempuan memiliki sejumlah kendala untuk bisa mengakses program perlindungan sosial. Kendala yang utama adalah informalitas itu sendiri.

Akibatnya, mereka tidak punya cukup akses terhadap informasi dan mekanisme jaminan sosial-ekonomi termasuk ketika pandemi. Karena distribusi skema semacam ini biasanya lebih banyak memakai kanal formal.

Staf Ahli Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (AsPPUK) M Firdaus bahkan melihat kendala itu adalam internal, keluarga dalam arti suami. Ada pengalaman, lanjutnya, kita sudah melakukan pendampingan dan akhirnya mendapat kesempatan mengikuti pameran atau apa ke luar kota. Kegembiraan jelas tampak dengan kesempatan itu. “Tapi kegembiraan itu hilang seketika bahkan mentalnya menjadi down karena suami mengatakan tidak untuk kegiatan tersebut,” papar Firdaus.

Problem ini diakui Firdaus berakar dari relasi yang tidak adil. Sehingga menurutnya Pendidikan kesadaran gender yang mentintegrasikan man angagemen penting di dalak pemberdayaan ekonomi sektot informal. “Karena pengalaman saya mendampingi mereka juga menunjukkan bahwa kendala utama perempuan di sector informal itu bukan modal, bukan teknologi. Tetapi kendalanya adalah keluarga, suami,” sebutnya.

Dalam pemberdayaan ekonomi sector informal, kesadaran melibatkan laki-laki jarang sekali dilakukan. Menurut Staf Ahli AsPPUK Firdaus, sejatinya hal ini perlu dilakukan dengan lebih terdesain dan structural agar laki-laki juga mendukung usaha tersebut. “Perlu redefinisi kewirausaan itu, sebab dalam sector informal perempuan banyak sekali tantangannya,” sebut Firdaus.

Dalam menghadapi pandemi sebutnya, secara realitas sector informal ini juga rentan dan sama beratnya dengan sector formal, bahkan bisa membuat mereka jatuh pada status miskin dan mengganggur. “Jadi sector informal ini bukan safety net. Kerentanannya sama saja dengan sector formal,” tambah Staf Ahli AsPUKK. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI