Jaksa Harus Miliki Perspektif HAM Secara Utuh Dalam Kasus Disabilitas

Editor: Agus Sigit

SLEMAN, KRjogja.com – Kejaksaan RI menyiapkan jaksa yang memiliki perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) secara utuh terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dengan memahami secara utuh, diharapkan akan timbul rasa peduli terhadap penyandang disabilitas, sekaligus memahami hak-hak mereka.

“Jaksa harus memiliki perspektif HAM yang utuh dalam penanganan perkara terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Baik itu menyangkut penyediaan akomodasi, sarana dan prasarana, maupun cara berkomunikasi dengan mereka (disabilitas),” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

(Kabadiklat) Kejaksaan RI Tony T Spontana SH MHum saat membuka Training Piloting Jaksa tentang Peradilan yang Adil (fair trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Selasa (26/10) di Hotel The Alana.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Plt Kajati DIY Dr Tanti A Manurung SH MH, Kajari Sleman Bambang Marsana SH MH dan Direktur Pusham UII Eko Riyadi. Training yang diselenggarakan Badiklat Kejaksaan RI bekerjasama dengan Pusham UII ini, diikuti para jaksa di lingkungan Kejati DIY dan Jateng mulai 26-28 Oktober 2021.

Menurutnya, penyandang disabilitas itu tidak hanya berupa disabel fisik saja, namun juga disabilitas mental dan intelektual. Selain itu, dalam penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, selama ini lebih memandang pada sisi terdakwa saja. Sedangkan korban, saksi, dan pihak lainnya yang terkait, belum memperoleh perhatian.

“Jadi kita tidak boleh memandang terdakwa saja. Tapi juga memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun saksi. Di situlah kita perlu memahami kebutuhan akimodasi bagi mereka, seperti sarana dan prasarana yang aksesabel, maupun cara berkomunikasi dengan menyiapkan petugas bahasa isyarat,” ujar Mantan Kajati DIY ini.

Untuk memberikan layanan yang baik bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, pihaknya menyelenggarakan training bagi jaksa. Harapannya dengan memiliki perspektif HAM secara utuh, para jaksa akan timbul rasa peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan memahami perspektif HAM secara utuh, jaksa akan peduli dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Sehingga tidak hanya perkaranya saja yang berjalan, tapi juga memberikan layanan yang baik bagi mereka,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Pusat Studi HAM UII Eko Riyadi mengatakan, berdasarkan penelitian beberapa tahun yang lalu, banyak tempat di mana perkara yang menyangkut disabilitas terutama korban hanya 2-3 persen yang berlanjut sampai pengadilan. Hal itu dikarenakan ada kesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani perkara yang menyangkut disabilitas.

“Misalnya ada persoalan akses fisik bangunan dan toilet yang tidak bisa diakses bagi penyandang disabilitas. Ada juga penegak hukum kesulitan bicara dengan orang tuli,” kata Eko Riyadi.

Untuk itu, pihaknya akan memberikan pelatihan bagi jaksa dalam penanganan perkara penyandang disabilitas. Terutama memberikan perspektif HAM secara utuh agar setiap orang dihormati sebagai manusia yang utuh tidak boleh ada diskriminasi.

“Jadi memberikan layanan hukum terhadap penyandang disabilitas bukan karena kasihan. Tapi memang memenuhi hak sesuai martabat mereka,” pungkasnya. (Sni)

 

BERITA REKOMENDASI